Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, menyoroti kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD DKI Jakarta ke tiga negara; Jepang Tiongkok, dan Korea Selatan.
Menurut dia, kegiatan ini tidak pantas dilakukan setelah adanya dugaan kasus suap reklamasi Teluk Jakarta yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.
"Seharusnya DPRD segera berbenah, bahu membahu memperbaiki manajemen internal mereka, termasuk mendesain program-program yang lebih membuat simpati publik atau konstituennya," kata Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/4/2016).
Syamsuddin mengatakan, kegiatan kunker ke luar negeri berdampak pada pemborosan anggaran. Selain itu, dia juga menyoroti alasan DPRD yang menyebut kunker merupakan kegiatan yang sudah diagendakan tiap tahunnya.
Saat ini, lanjut dia, terdapat puluhan program DPRD DKI Jakarta yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, namun terabaikan hingga kini.
"Seperti janji pembahasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pendidikan dan Perda Kesehatan yang direncanakan dalam Prolegda tahun 2015, yang sampai sekarang tidak disentuh."
"Kemudian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ternyata belum selesai dibahas," kata Syamsuddin.
Pembahasan LKPJ Gubernur, lanjut dia, merupakan hal yang penting untuk mengetahui capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta.
Terlebih, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah (RPJMD) 2017 juga belum selesai dibahas. Seharusnya, lanjut dia, DPRD bisa mengkritisi penyebabnya. Sehingga, ia meminta DPRD DKI lebih fokus memaksimalkan waktu yang tersedia untuk membahas dan cepat memberi rekomendasi percepatan capaian RPJMD.
"Bukan malah plesiran keluar negeri. Jangan sampai pemerintahan sekarang gagal dalam pencapaian RPJMD nya," kata Syamsuddin.
Adapun DPRD DKI Jakarta telah melakukan kunjungan kerja keluar negeri sejak 25 sampai 29 April 2016. Sebanyak 13 anggota DPRD dibagi ke tiga negara Asia, yakni Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Kunjungan dalam rangka melaksanakan program Sister City.
No comments:
Post a Comment