Presiden Joko Widodo tidak ingin megaproyek reklamasi, baik itu tanggul raksasa maupun 17 pulau, dikendalikan oleh swasta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) awalnya sempat bingung menjelaskan maksud keputusan itu.
"Kamu tanya deh aku juga enggak ngerti. Pokoknya gini aja, ini ada kajian, mana nih, gue juga bingung jelasinnya. Gini saja deh nih, kesimpulannya kayak gini, jadi yang baru kalau ditafsirkan bersama nih, kan ada tim Menko Maritim, KKP rekomendasi. Izin Pemda itu pulau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M," ucap Ahok usai rapat di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).
Selanjutnya untuk pulau N, O, P, Q izin berada di Kemenhub. Ahok menyebut masih ada kerja sama dengan Port of Retterdam di reklamasi, tetapi izin berada di Pemprov DKI.
"Kerja sama gimana? Kita harapkan pemda yang menguasai 70 persen. Nah, ini konsep yang dilakukan di Port of Rotterdam," ujar Ahok.
"Reklamasi terus lanjut," kata Ahok kemudian.
(Baca juga: Jokowi Minta Reklamasi Tidak Dikendalikan Swasta dan Tetap Perhatikan Nelayan)
Lalu, bagaimana dengan swasta yang sudah menggarap reklamasi di beberapa pulau?
"Swasta tetap dihargai karena kan Presiden juga tidak ingin kepercayaan investor hilang. Kita yang ngatur. Jadi Presiden minta kenapa begitu kacau? karena selama ini swasta yang banyak men-drive. Harusya kita, pemerintah, yang buat kerangka yang jelas, (misalnya) 'kamu mainya di sini nih'. Makanya mau suruh selesaikan oleh Menko Pak Rizal itu," jawab Ahok.
Ahok kemudian langsung bertolak ke Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan. Dia kembali menegaskan peran swasta diatur oleh pemerintah dalam menggarap proyek reklamasi.
No comments:
Post a Comment