Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas Reklamasi Teluk Jakarta di Kantor Presiden, Jakarta, siang ini. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo tak hanya mengundang sejumlah menteri terkait di Kabinet Kerja dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Namun, Jokowi turut mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Meski mengundang KPK, Jokowi menyatakan dalam rapat terbatas tersebut tak akan membahas dari aspek hukum tentang Reklamasi Teluk Jakarta.
"Jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi, meskipun di sini kita undang KPK," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (27/4).
Jokowi menyatakan rapat membahas Reklamasi Teluk Jakarta tersebut tak akan semata membahas polemik yang saat sedang hangat karena KPK membongkar praktik suap di dalamnya. Namun, rapat kali ini membahas tentang langkah-langkah yang akan diambil mengingat permukaan tanah di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu 7,5-12 cm.
Terlebih, Jokowi menyebut diperkirakan seluruh kawasan di Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030.
Seperti diketahui, pada 18 April lalu rapat koordinasi membahas reklamasi Teluk Jakarta antara Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan, menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok menyetujui keputusan tersebut. Meski dihentikan sementara, Ahok bersikukuh baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI Jakarta setuju jika tak ada yang salah dengan pelaksanaan reklamasi.
Namun, sampai saat ini pengerjaan mega proyek reklamasi teluk Jakarta itu masih dilakukan oleh para pengembang.
No comments:
Post a Comment