Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri dan beberapa gubernur untuk membahas reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan Giant Sea Wall. Dalam rapat terbatas itu, Presiden juga mengundang pimpinan KPK untuk dimintai pendapat.
Pimpinan KPK yang hadir adalah Laode M Syarif. Syarif menjelaskan, dirinya tidak akan membahas perkara hukum terkait reklamasi.
"Nanti akan bahas reklamasi saja, tapi saya tidak akan membahas masalah hukumnya," kata Syarif di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (27/4/2016).
KPK memang tengah menangani kasus suap pembahasan Raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta. Buntut dari pengungkapan kasus ini, pemerintah melakukan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta.
Sementara itu, Presiden Jokowi saat membuka rapat menegaskan tidak akan menyinggung masalah hukum yang ditangani KPK. Jokowi memprioritaskan jalannya reklamasi dan pembangunan Giant Sea Wall di utara Jakarta.
"Kita tidak bahas masalah hukum terkait reklamasi meskipun di sini ada KPK. Oleh sebab itu kita masih bicarakan hal strategis untuk antisipasi hal yang akan terjadi pada 2030," jelas Jokowi.
Rapat terbatas kali ini lebih berfokus pada rencana pembangunan NCICD. NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development merupakan tanggul laut raksasa yang direncanakan terletak di Teluk Jakarta. Namun posisinya lebih utara dari 17 pulau reklamasi.
Ada pun para menteri lain yang hadir dalam rapat antara lain adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhub Ignasius Jonan, Mensesneg Pratikno.
Selain itu hadir pula Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), Gubernur Banten Rano Karno, dan Wagub Jawa Barat Dedy Mizwar.
No comments:
Post a Comment