Foto: Muhammad Idris
Jayapura -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan semua proyek pembangunan infrastruktur yang lagi dibangun pemerintah, bisa dikebut secepat mungkin.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan pembangunan Pasar Mama-mama di Distrik Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (30/4/2016).
"Bapak Ibu, saya maunya kerja cepat, ngebut, dan apa pun harus segera selesai. Tapi dalam praktiknya ternyata nggak segampang itu," jelas Jokowi.
Salah satu hal yang kerap menghambat percepatan pembangunan, kata Jokowi, yakni aturan-aturan lama yang dibuat pemerintah sendiri. Hal ini membuat proses pembangunan infrastruktur yang menyalahi aturan, bisa dipidanakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan, pembangunan Pasar Mama-mama sendiri sudah direncanakan sejak tahun 2001, dan baru terealisasi pada 2016. Sebabnya, masih terkendala pelepasan lahan dari Perum Damri. Pembangunan pasar seluas 1 hektar ini dibangun di bekas kantor dan pool BUMN transportasi tersebut.
"Karena ada aturan yang harus dipenuhi. Pemiliknya, Damri nggak berani, Pak kalau diberikan tanah (tukar guling lahan) dengan Pak Gubernur nanti ada masalah, bisa ditangkap KPK. Loh nanti kalau diperiksa BPK bagaimana," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, dirinya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya kejar terus, mestinya Damri nggak ada masalah, Menteri (BUMN) nggak ada masalah. Mama-mama yang ada di pasar juga senang, mintanya kan begitu kan," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah Mama-mama pedagang.
"Tapi belum juga ketemu (selesai masalah). Tiga minggu lalu saya nggak mau tahu caranya bagaimana, yang penting pasar dibangun. Setelah saya sampaikan begitu akhirnya ada solusinya kan," tutur Jokowi yang kembali disambut meriah.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan pembangunan Pasar Mama-mama di Distrik Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (30/4/2016).
"Bapak Ibu, saya maunya kerja cepat, ngebut, dan apa pun harus segera selesai. Tapi dalam praktiknya ternyata nggak segampang itu," jelas Jokowi.
Salah satu hal yang kerap menghambat percepatan pembangunan, kata Jokowi, yakni aturan-aturan lama yang dibuat pemerintah sendiri. Hal ini membuat proses pembangunan infrastruktur yang menyalahi aturan, bisa dipidanakan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan, pembangunan Pasar Mama-mama sendiri sudah direncanakan sejak tahun 2001, dan baru terealisasi pada 2016. Sebabnya, masih terkendala pelepasan lahan dari Perum Damri. Pembangunan pasar seluas 1 hektar ini dibangun di bekas kantor dan pool BUMN transportasi tersebut.
"Karena ada aturan yang harus dipenuhi. Pemiliknya, Damri nggak berani, Pak kalau diberikan tanah (tukar guling lahan) dengan Pak Gubernur nanti ada masalah, bisa ditangkap KPK. Loh nanti kalau diperiksa BPK bagaimana," ujar Jokowi.
Jokowi menuturkan, dirinya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya kejar terus, mestinya Damri nggak ada masalah, Menteri (BUMN) nggak ada masalah. Mama-mama yang ada di pasar juga senang, mintanya kan begitu kan," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah Mama-mama pedagang.
"Tapi belum juga ketemu (selesai masalah). Tiga minggu lalu saya nggak mau tahu caranya bagaimana, yang penting pasar dibangun. Setelah saya sampaikan begitu akhirnya ada solusinya kan," tutur Jokowi yang kembali disambut meriah.
No comments:
Post a Comment