Salah Paham soal Anggaran Siluman Rp 700 Miliar, Ahok Ditegur Taufik

KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik memimpin rapat Banggar KUA-PPAS 2016, di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada kesalahpahaman dalam dugaan temuan anggaran siluman sebesar Rp 700 miliar di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Suku Dinas Tata Air. 

Terkait hal itu Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Mohamad Taufik menegur Basuki.  

"Jadi ini kegiatan Sudin Tata Air dikembalikan lagi seperti semula ya, bukan dihilangin (anggarannya). Nanti bisa banjir terus Jakarta kalau anggarannya dihilangin terus?, Pak Gubernur juga jangan salah sangka terus," kata Taufik kepada Basuki yang duduk di sampingnya saat Rapat Banggar, di Gedung DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).  

Anggaran Rp 700 miliar itu merupakan anggaran untuk pembangunan sheetpile atau dinding turap yang tersebar di tiap Suku Dinas Tata Air. Basuki menginstruksikan untuk penggabungan lelang konsolidasi. 

Namun, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mempersepsikan penggabungan anggaran dengan membuat nomenklatur baru. 

[Baca: Bisikan Bestari soal Rp 700 Miliar Ternyata Bukan Anggaran Siluman]

Sehingga anggaran Rp 700 miliar bukanlah anggaran siluman seperti yang disangkakan Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus dan Basuki. Anggaran itu kemudian dikembalikan ke masing-masing Suku Dinas Tata Air. 

"Saya suudzan (berpikiran negatif) saja nih, Pak Taufik. DPRD menginformasikan ada kecurigaan anggaran bertambah, padahal kami sepakat tidak boleh ada anggaran di luar RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)," kata Basuki.  

Contohnya saat Banggar DPRD DKI menemukan anggaran pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak-anak di pos Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KUA-PPAS 2016. 

Namun setelah mendapat penjelasan, bahwa kegiatan itu merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri, Basuki menerimanya. 

"Untuk yang lain, enggak ada toleransi. Pembahasan Banggar ini, saya jadi tahu mana (pejabat) yang agak pintar atau agak bodoh dan bisa jadi evaluasi untuk ganti pejabat DKI," kata Basuki.