Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memamerkan soal besarnya anggaran pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Wali Kota Pontianak Sutarmudji.
"Kami sediakan Rp 18 triliun untuk gaji. Jadi saya berani sombong, makanya kalau saya merasa anda enggak pantas jadi guru, anda harus pindah," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Selasa (22/12/2015).
Hal itu dia ceritakan ketika menjadi pembicara dalam diskusi berjudul "Pengelolaan Guru: Resentralisasi atau Desentralisasi?" yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Selain dihadiri Anies dan Sutarmudji, acara itu juga dihadiri Gubernur Provinsi Banten Rano Karno.
Ahok mengucapkan itu ketika ditanya soal desentralisasi guru di Indonesia. Menurut Ahok, hal yang penting bukan soal desentralisasi melainkan perbaikan pendapatan guru.
Dulu, semua guru di Jakarta seolah berada di zona nyaman. Mereka tidak pernah diajak berkompetisi dalam memperbaiki kualitas diri mereka.
Tidak jarang, orang-orang yang mendaftar menjadi guru sesungguhnya tidak memiliki panggilan hati untuk mendidik. Semua dilakukan sebagai bangku loncatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Namun, kini sistem sudah berbeda. Semua guru-guru yang tidak bisa mengikuti konsep yang diinginkan Ahok harus diganti.
Oleh karena itu, anggaran besar yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI tidak sia-sia. Gaji yang besar sesuai dengan kualitas guru yang baik.
"Jadi kalau saya punya sekolah dan guru yang baik, guru yang jelek akan disingkirkan. Kalau saya jadikan BLUD, guru-guru swasta bisa pindah ke saya," ujar Ahok.
"Saya juga sudah putuskan tidak mau nambah PNS baru. Saya mau bajak yang hebat-hebat aja. Kira-kira itu idenya," ujar dia.
No comments:
Post a Comment