Ahok Minta Pengangguran Rusun Melamar Jadi PPSU

KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji, Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana, Ketua Penggerak TP PKK DKI Veronica Tan, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DKI Happy Djarot Saiful, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Dien Emmawati saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusun Pulogebang, di Jakarta Timur, Rabu (23/12/2015).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta para penghuni rusun yang tidak memiliki pekerjaan untuk melamar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) kelurahan. 

Sebab, penghuni rusun sudah memenuhi syarat untuk menjadi PPSU, yakni memiliki identitas KTP DKI.  

"Saya ingin yang tinggal di rusun dan tidak punya kerjaan, diutamakan rekrut menjadi PPSU atau pegawai pemerintah dengan kontrak. Jadi tidak ada lagi pengangguran," kata Basuki saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusun Pulogebang, Rabu (23/12/2015).  

PPSU akan dibayar sebesar nilai Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika mengacu pada nilai UMP 2016, PPSU dibayar sekitar Rp 3,1 juta tiap bulannya. 

PPSU bertugas untuk menjaga lingkungan tetap bersih seperti menyapu jalanan, membersihkan sampah, serta membersihkan sungai.  

Pada kesempatan itu, Basuki juga meminta pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta untuk membangun banyak rusun. 

Sehingga, lanjut dia, tidak ada lagi warga Jakarta yang tinggal di pemukiman kumuh. 

Selain itu, Basuki menawarkan warga yang memiliki lahan seluas 100 meter persegi untuk menjual kepada Pemprov DKI. 

"Tanah itu akan kami bangun apartemen 16 lantai dan kami akan ganti tanah Bapak Ibu 150 meter. Kami berikan 5 unit apartemen untuk Bapak Ibu dan sertifikat hak milik. Sisanya tetap punya kami, namanya juga bisnis," kata Basuki.