Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengamankan pasokan listrik di Indonesia dalam 5 tahun ke depan, lewat program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Jokowi tak ingin rakyat marah karena Indonesia kekurangan listrik.
Karena itu, Jokowi mengecek dengan detil satu per satu kontrak pembangunan pembangkit listrik yang masuk dalam program 35.000 MW. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dirinya ingin memastikan kontrak pembangunan pembangkit listrik benar-benar dikerjakan dengan baik di lapangan. Selain pembangkit, Jokowi juga ingin memastikan proyek transmisi listrik sepanjang 46.000 kilometer (km) sebagai pendukung program pembangkit 35.000 MW ini selesai tepat waktu.
"Sehingga satu masalah selesai rampung, saya menginjak masalah selanjutnya, agar bisa selesai. Cara kerja memang harus seperti ini. Kalau tidak fokus, tidak dicek satu per satu, nanti 1.000 (MW) saja nggak jadi, rakyat bisa marah ke saya. Bukan kepada Dirut PLN. Jadi saya cek satu per satu," jelas Jokowi, saat mengundang sejumlah kontraktor listrik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Dalam acara ini hadir Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Di depan kontraktor tersebut, Jokowi siap membantu kontraktor yang memiliki masalah dengan pembebasan lahan. Karena itu, turut diundang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan.
"Saya juga ingin membantu, yang punya masalah pembebasan lahan. Pak menteri ATR ada di sini, urusan pembebasan lahan, Saya tidak mau tahu harus rampung. Kita akan bantu," jelas Jokowi disambut tepuk tangan.
Listrik, jelas Jokowi, merupakan komponen penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di daerah terpencil, listrik penting untuk mendukung pendidikan anak. Di sektor ekonomi, listrik menjadi penopang pertumbuhan industri.
"Ini (listrik) bukan urusan bisnis lagi, ini urusan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, kenapa kita kumpulkan, maka ada menteri-menteri terkait, masalah lahan. Harus tanggung jawab dan terselesaikan masalah yang berkaitan dengan listrik," tegas Jokowi.
"Kayak di Batang. Saya tugaskan Pak Menteri ke sana berapa kali. Terus, harus selesai, karena begitu proyek besar selesai, yang lain pasti sama. Tapi ketika ini selesai, saya optimistis juga akan selesai. Itu cara kerja yang saya lakukan. Pasti saya kontrol dan cek dan cek cek cek lagi. Karena ini merupakan kebutuhan rakyat," cetus Jokowi.
Karena itu, Jokowi mengecek dengan detil satu per satu kontrak pembangunan pembangkit listrik yang masuk dalam program 35.000 MW. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dirinya ingin memastikan kontrak pembangunan pembangkit listrik benar-benar dikerjakan dengan baik di lapangan. Selain pembangkit, Jokowi juga ingin memastikan proyek transmisi listrik sepanjang 46.000 kilometer (km) sebagai pendukung program pembangkit 35.000 MW ini selesai tepat waktu.
"Sehingga satu masalah selesai rampung, saya menginjak masalah selanjutnya, agar bisa selesai. Cara kerja memang harus seperti ini. Kalau tidak fokus, tidak dicek satu per satu, nanti 1.000 (MW) saja nggak jadi, rakyat bisa marah ke saya. Bukan kepada Dirut PLN. Jadi saya cek satu per satu," jelas Jokowi, saat mengundang sejumlah kontraktor listrik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Dalam acara ini hadir Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Di depan kontraktor tersebut, Jokowi siap membantu kontraktor yang memiliki masalah dengan pembebasan lahan. Karena itu, turut diundang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan.
"Saya juga ingin membantu, yang punya masalah pembebasan lahan. Pak menteri ATR ada di sini, urusan pembebasan lahan, Saya tidak mau tahu harus rampung. Kita akan bantu," jelas Jokowi disambut tepuk tangan.
Listrik, jelas Jokowi, merupakan komponen penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di daerah terpencil, listrik penting untuk mendukung pendidikan anak. Di sektor ekonomi, listrik menjadi penopang pertumbuhan industri.
"Ini (listrik) bukan urusan bisnis lagi, ini urusan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, kenapa kita kumpulkan, maka ada menteri-menteri terkait, masalah lahan. Harus tanggung jawab dan terselesaikan masalah yang berkaitan dengan listrik," tegas Jokowi.
"Kayak di Batang. Saya tugaskan Pak Menteri ke sana berapa kali. Terus, harus selesai, karena begitu proyek besar selesai, yang lain pasti sama. Tapi ketika ini selesai, saya optimistis juga akan selesai. Itu cara kerja yang saya lakukan. Pasti saya kontrol dan cek dan cek cek cek lagi. Karena ini merupakan kebutuhan rakyat," cetus Jokowi.
No comments:
Post a Comment