Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jett mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, 16 April 2014. Pesawat kepresidenan pertama milik Republik Indonesia tersebut melakukan percobaan penerbangan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Penasihat Pusat Kajian Trisakti TB Hasanuddin mengatakan, usulan agar presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjual pesawat kepresidenan tidak beralasan. Usulan tersebut dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait.
"Ada empat alasan bahwa solusi efisiensi dengan menjual pesawat kepresidenan menjadi pincang," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu (3/9/2014), seperti dikutip Antara.
Pertama, harga pesawat bekas berbeda dengan pesawat baru dan tidak sebanding dengan harga pembeliannya.
Kedua, pesawat kepresidenan dilengkapi segala perangkat teknologi yang khusus diterapkan bagi perlindungan dan keamanan presiden sebagai simbol negara.
Ketiga, secara politis, pembelian pesawat kepresidenan sudah disetujui oleh parlemen dan panitia anggaran, termasuk PDI Perjuangan.
Keempat, alasan membeli pesawat untuk penghematan karena selama ini biaya carter pesawat cukup besar karena sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan penyewaan carter.
"Aneh jika ada pernyataan menggunakan pesawat kepresidenan dianggap foya-foya. Selama saya interaksi dengan Jokowi, tidak pernah tecermin pola hidup foya-foya beliau," katanya.
Jokowi, kata Hasanuddin, merupakan pribadi yang sederhana, tetapi apa yang sudah ada harus digunakan dengan baik dan efektif.
"Dia tidak merasa besar atau merasa rendah dengan naik Kijang atau Alphard. Mungkin lebih sering pejabat naik Alphard dibanding Jokowi," tandasnya.
"Jika hanya logika efisiensi semata yang dipakai, sekalian saja usulkan atas nama efisiensi, maka tank dan peralatan perang dijual semua dengan alasan toh kita tidak sedang perang," kata TB Hasanuddin.
Sebelumnya, Maruarar menyarankan agar Jokowi menjual pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 untuk efisiensi anggaran. (baca: Efisiensi Anggaran, Jokowi Diminta Jual Pesawat Kepresidenan)
"Kita menunggu gebrakan dan ide-ide Bung Ara untuk Jokowi-JK bagaimana solusi menghadapi mafia anggaran dan pajak yang secara jelas menggerogoti pemasukan dan pengeluaran APBN," kata Hasanuddin, yang juga politisi PDI-P.
No comments:
Post a Comment