DPRD DKI minta Ahok panggil pengelola Apartemen Kalibata City

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendesak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memanggil pengelola Apartemen Kalibata City. Menurut Wahyu, pengelola Apartemen Kalibata City juga menyalahgunakan fungsi tinggal yang menjadi hotel harian.

"Saya pribadi mendesak Pemprov DKI memeriksa masalah dengan seksama, bener ngga ada penyalahgunaan izin bangunan. Saya denger-denger katanya itu para penghuni Apartemen belum nerima sertifikat juga," ujar Wahyu saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (26/9).

Politikus Hanura ini juga meminta Pemprov DKI menertibkan penyalahgunaan fungsi tinggal yang ada di Apartemen Kalibata City. Pasalnya, izin yang diminta pengelola adalah izin tinggal bukan izin untuk usaha hotel.

"Hotel itu kan harus memenuhi izin-izin yang sudah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI. Yang namanya hotel tentu harus ada izin usaha hotel, kayak ISUP (izin sementara usaha pariwisata) dan ITUP (izin tetap usaha pariwisata) dll," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal atas tindakan yang dilakukan penghuni Apartemen Kalibata City. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku dicaci oleh para penghuni karena telah memberangus parkir liar di depan apartemen tersebut.

"Saya enggak marah-marah. Mereka yang marah-marah sama saya. Bagaimana ini DKI bangun apartemen kok tidak cukup parkirannya. Makanya saya balik, itu peraturan subsidi itu untuk penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Kalau gaji mereka segitu, kagak sempat kredit mobil. Habis buat bayar anak sekolah. Harusnya mereka itu naik kereta," tegas Ahok.

Mantan bupati Belitung Timur ini menegaskan, parkiran yang disiapkan Pemprov hanya dikhususkan bagi penghuni maupun tamu. Dia menduga, ada unit yang dijual pembeli aslinya demi mencari keuntungan dari harga jual resmi.

"Jadi yang beli itu 100 nama enggak pernah tinggal. Begitu serah terima langsung jual untung Rp 100 juta. Pemerintah jual Rp 150 juta dulu sekarang rata-rata sudah Rp 400 juta, itu konyol," keluh Ahok.