Ahok: Sudah Mesin Bus Berkarat, Pakai Acara Terbakar Pula

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI tidak akan membayar sisa tagihan pembelian bus asal Tiongkok yang berkarat dan rusak. 

Ia menegaskan, DKI akan menahan pembayaran dan tidak mau menerima bus-bus yang berkarat dan kualitasnya tidak terjamin tersebut. 

"Kalau (perusahaan vendor) mau menggugat, gugat saja di pengadilan. Kalau kami kalah, baru kami bayar, justru kami itu menyelamatkan uang negara," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (30/9/2014). 

Keyakinannya untuk menolak pembayaran pengadaan bus transjakarta tahun anggaran 2013 itu bertambah ketika banyaknya kasus transjakarta mogok dan terbakar. 

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, Gubernur Joko Widodo dan dia menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membeli bus dengan kualitas terjamin. 

"Sekarang siapa yang terima barang jelek begitu? Mesinnya sudah karatan, spionnya copot, belum ada setahun beli (bus transjakarta) pakai acara kebakaran lagi di Al-Azhar. Kalau kayak gitu, kan mengerikan," kata Basuki.

Lebih lanjut, menurut dia, tidak ada dasar peraturan yang mewajibkan Pemprov DKI melunasi paket pengadaan bus sebanyak 531 unit bus itu. Pemprov DKI baru membayar sebesar 20 persen dari jumlah total pengadaan yang mencapai Rp 1,5 triliun. 

Sekadar informasi, atas pengadaan transjakarta tahun 2013, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menjadi tersangka, senilai Rp 1,5 triliun. 

Selain Pristono, Kejagung juga menahan tersangka lainnya, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto serta mantan Sekretaris Dishub DKI Drajat Adhiyaksa.