JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, rakyat kerap kali dijadikan alasan untuk menolak Pilkada langsung karena berpotensi menyebabkan menjamurnya politik uang. Padahal, kata Titi, rakyat justru adalah korban dalam Pilkada melalui DPRD karena tidak dapat memperjuangkan hak demokratisnya.
"Alasan Pilkada kembali ke DPRD selalu menggunakan rakyat sebagai pelaku politik uang, konflik, dan lain-lain. Kita sebagai korban kenapa ditempatkan sebagai pelaku," ujar Titi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Titi mengatakan, demokrasi butuh kesabaran karena godaan untuk kembali ke otoritarian dan fasis sangat kuat. Menurut Titi, saat ini rakyat tengah memghadapi ujian setelah ditetapkannya UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
"Kesabaran kita sekarang diuji, kita diminta sabar dengan perilaku politisi," kata Titi.
Titi menilai, hasil sidang paripurna penetapan RUU Pilkada merupakan sesuatu yang emosional bagi masyarakat. Menurut Titi, tidak nampak adanya kedaulatan rakyat yang dijunjung terhadap hasil penetapan undang-undang tersebut.
"Di forum itu tidak ada suara rakyat tapi suara partai. Kami yakin bukan pertimbangan untuk rakyat tapi pertimbangan untuk elite," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemungutan suara dalam sidang paripurna itu mendapatkan 135 suara mendukung pilkada langsung dan 226 suara untuk pilkada lewat DPRD. Opsi pilkada langsung dimotori oleh Fraksi PDI-P dengan dukungan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Adapun opsi pilkada lewat DPRD diusung oleh Koalisi Merah Putih, yaitu Gerindra, PKS, PPP, dan Golkar.
Demokrat semula berada satu kubu dengan Koalisi Merah Putih. Namun pada saat terakhir fraksi ini menyatakan mendukung pilkada langsung tetapi menyertakan 10 syarat mutlak untuk dukungannya itu. Ketika usulan ini tak diakomodasi sebagai opsi ketiga dalam voting, Fraksi Partai Demokrat menyatakan netral dan walkout .
No comments:
Post a Comment