Nurhayati: Saya yang Memutuskan Walk Out, Tak Ada Instruksi dari SBY

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR Nurhayati Ali Assegaf mengakui walk out saat sidang paripurna UU Pilkada lalu merupakan perintahnya. Ia pun membantah ada perintah dari Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

"Keputusan walk out adalah keputusan saya karena saya melihat memang tidak mungkin. Saya sebagai pimpinan fraksi, masa saya tidak berani mengambil keputusan, apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi? Ketua fraksi? Kalau saya tidak berani mengambil keputusan," ungkap Nurhayati usai jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jl. Kramat Raya, Jakpus, Senin (29/9/2014).

Nurhayati membantah ada instruksi yang diberikan SBY terkait walk out yang dilakuan F-PD pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis (25/9) lalu. Menurutnya ia tidak lagi melakukan komunikasi dengan SBY sejak Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

"Tidak ada, saya sama sekali tidak menerima (instruksi), bahkan tidak berkomunikasi dengan pak SBY ketika saya mengambil keputusan itu. Tidak ada. Sejak beliau berangkat ke luar negeri menjalankan kunjungan kerja, kami sama sekali tidak berkomunikasi," kata Nurhayati.

"Beliau (SBY) memberikan arahan jelas, ini opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan harus diperjuangkan secara utuh. Dan Pak SBY menjelaskan Demokrat tidak ke kanan dan tidak ke kiri, kita tidak butuh jabatan-jabatan. Kita tidak silau dengan tawaran-tawaran menteri, dan tawaran-tawaran kekuasaan, kami bersama rakyat. 10 Perbaikan ini datangnya dari rakyat," sambungnya.

Nurhayati pun merasa kecewa dengan fraksi-fraksi lain yang mengaku mendukung opsi Demokrat mengenai Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Ia mempertanyakan mengapa fraksi-fraksi tersebut tidak ikut walk out bersama F-PD.

"Saya berharap kalau memang misalnya ada yang menyetujui ya ikut walk out. Saya ini jadi anggota DPR sudah lama dan tahu. Kalau ada yang tidak bersetuju dan setuju dengan kita ya ikut walk out dong," tutur Nurhayati.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna pembahasan UU Pilkada, Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB sudah menyatakan dukungannya kepada opsi yang disyaratkan F-PD. Meski begitu, secara mengejutkan F-PD memutuskan untuk walk out.