Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) berdemonstrasi menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin DKI Jakarta. FPI bukan satu-satunya pihak yang menolak Ahok, sejumlah politikus DPRD DKI Jakarta juga ikut menggoyangnya.
Mereka dimotori oleh Haji Lulung Lunggana dan M Taufik. DPRD juga berniat menggelar interpelasi dan memecat Ahok.
Berikut wawancara sejumlah wartawan dengan Haji Lulung Lunggana di DPRD, Rabu (24/9):
Bagaimana soal demo FPI?
Pertemuan tadi dengan FPI bersama forum-forum organisasi keislaman meminta terus melakukan hak interpelasi sampai dengan pemecatan. Itu yang diminta. Kami dari DPRD masih menampung apa yang disampaikan FPI dan lain-lain. Akan dijadikan agenda rapat pertama, karena kami punya agenda interpelasi. Karena Pak Ahok sudah melakukan penghinaan terhadap lembaga DPRD.
Ini sudah jelas DPRD tidak sendiri, didukung lapisan masyarakat. Nanti lihat siapa saja. Tapi kita memang punya agenda itu. Agenda hak interpelasi ketika ada kelengkapan dewan dan lainnya di situ bekerja dan agenda interpelasi wagub.
Bukankah kemarin sudah salaman di lebaran Betawi?
Kan gue bilang saya yang melaksanakan sebagai waketum Bamus Betawi. Nah tentu Pemprov diundang, Pak ahok hadir. Kalau ada acara itu harus hadir, salaman dan cipika cipiki. Tapi sebagai DPRD jangan disamain.
Oleh karenanya saya nggak mau di masyarakat itu head to head Haji Lulung vs Ahok. Tapi wagub dengan DPRD. Kan Ahok tidak bilang Haji Lulung, tapi DPRD kemarin. Kalau Haji Lulung sama Ahok personal sih baik-baik saja.
Kinerja Ahok bagaimana?
Kinerja ahok cuma naikin pajak, cuma bikin susah rakyat. Sekarang begini APBD hari ini Rp 72 triliun, berapa yang terserap? Sekarang Rp 72 T, bulan berapa sekarang? Hah baru 22 persen. Berapa lagi silpanya PBD? Belum lagi kasus taman BMW, bus terbakar, banyak kan?
Ahok apa kinerjanya coba? Belum lagi kasus BMW? Belum lagi masalah bus-bus terbakar. Ini akan kita evaluasi kok, iya nggak?
Makannya saya bilang ini infotainment apa berita. Kalau infotainment ntar kacau nih, beritanya ngaco. Coba anda, jadi yang normatif disetelnya. Ini gimana pada ngebelain Ahok sih luh, susah jadinya kan
Apakah Ahok akan jadi gubernur?
Kita lihat perkembangannya kemuan temen-temen. Iya nggak? Saya sudah bilang Ahok cepet klarifikasi, cepet klarifikasi, emang dasar bandel. Disuruh minta maaf aja susah. Emang gue ngomong gini, terus dia minta maaf, ini mah kagak, ditentangin terus.
Apa langkah yang akan diambil DPRD?
Pecat !
Emang bisa?
Bisa dong. Kalau tidak merakyat bagaimana. Katanya bilang bekerja untuk rakyat tapi enggak merakyat.
Taman BMW bagaimana?
Berpihaklah pada rakyat makanya kalau infotainment gue nggak mau. Masalah ini karena saya ketua pansusnya makanya saya tahu. Nih bayangin, pemerintah daerah semau-maunya, masa bikin sertifikat lima hari. Surat ukur sama surat keputusan, masa duluan surat keputusan. SK-nya tanggal 5, surat ukurnya tgl 7 bulan 3. Ini kan keterlaluan.
Di sini makanya kita harap KPK harus bekerja keras optimal.
Kita sudah buat rekomendasi agar ditindak lanjut dan jangan buat anggaran. Tapi bandel malah bikin anggaran terus buat belanja, makannya kita coretin terus.
Regulasi pemecatan bagaimana?
Jadi gini, untuk jadi gubernur saja dia (Ahok) jangan mimpi.
Mekanismenya?
Dia kalau mau jadi gubernur itu kan lewat usulan DPRD, supaya dia diangkat sumpah menjadi gubernur penggantinya Jokowi. Bagaimana mungkin dia udah jelek-jelekin dprd tapi butuh DPRD. Jadi kan dia banyak gengsi.
Hak-hak pemecatan itu, ada hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Kenapa saya bilang etika dan norma, ketika dia menyatakan kebijakan-kebijakannya yang berdampak luas kepada masyarakat, DPRD wajib bertanya. Wajib bertanya itu beradasarkan hak-hak yang dipunyai DPRD, nah itu namanya hak interpelasi.
Ketika hak interpelasi kita jawab kemungkinan kita akan membuat hak angket, hak angket selesai berarti representative majority anggota dewan berdasarkan hak-hak itu menyatakan pendapat. Apa itu pendapatnya diberikan pemberitahuan lu jangan anu lagi, misalnya. Makanya kalau Ahok mengeluarkan kebijakan dikira hebat, hebat apaan ngomongnya sembarangan.
Berarti DPRD bisa pecat ahok?
Bisa. Pake hak-hak tadi, hak interplasi dan hak angket.
Kapan digunakan?
Ya sedikit lagi.
No comments:
Post a Comment