Perubahan sikap fraksi terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Sumber: Litbang Kompas/YOH/BIM disarikan dari panitia kerja RUU Pilkada, pemberitaan Kompas, Kompas.com, dan berbagai sumber.JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menjadi kunci dalam pemungutan suara saat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada), apakah akan tetap secara langsung atau kembali seperti Orde Baru, yakni lewat DPRD.
Demokrat tak hanya dilobi oleh koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mendukung pilkada langsung, tetapi juga oleh Koalisi Merah Putih, kubu pendukung pilkada lewat DPRD.
Politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, bahkan mengklaim Partai Demokrat akan tetap bersama Koalisi Merah Putih dalam pengambilan keputusan RUU Pilkada pada Kamis (25/9/2014).
"Kami selalu berkomunikasi terus, melakukan lobi-lobi biasa. Tunggu saja, besok Demokrat pasti bergabung ke KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Keyakinan Desmond itu dilatari oleh kalimat bersayap yang disampaikan Demokrat terkait RUU Pilkada. Desmond menyinggung 10 syarat yang diminta Demokrat agar mendukung pilkada langsung. (Baca: Dukung Pilkada Langsung, Ini 10 Syarat yang Diminta Demokrat)
Menurut dia, apabila ada satu syarat saja yang tak masuk dalam draf final RUU Pilkada, Demokrat dipastikan merapat ke Koalisi Merah Putih. Saat ini, ada tiga isu yang masih menemui jalan buntu dalam pembahasan RUU Pilkada.
Selain isu pelaksanaan pilkada langsung atau tidak langsung, isu yang belum mencapai kesepakatan ialah model pemilihan paket (kepala daerah dan wakilnya dipilih bersamaan) atau tunggal (hanya memilih kepala daerah, wakil ditunjuk kepala daerah terpilih atau diangkat DPRD), dan soal pelaksanaan pilkada satu putaran.
Pada siang ini, Panja RUU Pilkada akan menggelar pandangan mini fraksi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, keputusan RUU Pilkada akan dibawa dalam sidang paripurna pada 25 September mendatang untuk dilakukan voting.
No comments:
Post a Comment