Dinamika pilihan terkait rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah ternyata tak hanya terjadi di forum lobi, Kamis (25/9/2014). Perubahan sikap secara drastis terlihat di sidang paripurna, usai forum lobi dilakukan.
Mulanya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan opsi yang ditawarkan Partai Demokrat yakni pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan tidak bisa diterima dalam forum lobi. Forum lobi itu dihadiri oleh perwakilan sembilan fraksi yang ada.
Setelah Priyo memaparkan hasil forum lobi, perwakilan Fraksi Partai Demokrat yakni Benny K Harman kemudian membacakan sikap partainya.
"Kami meminta agar opsi kami tetap dipertimbangkan, di mana lagi kami mencari kebijaksanaan selain dari para anggota dewan," kata Benny.
Ucapan Benny ini langsung mengundang interupsi dari kubu koalisi Indonesia Hebat. Mulai dari Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, hingga Fraksi Hanura terus berteriak. Teriakan mereka adalah mendukung opsi Partai Demokrat itu.
"PDI-P dukung opsi Demokrat," tukas politisi PDI-P Aria Bima.
"Hanura dukung opsi Demokrat," teriak Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding.
"PKB dukung opsi Demokrat," sahut politisi PKB, Abdul Malik Haramain.
Teriakan pun terus bersahutan di dalam gedung parlemen yang dihadiri 500 anggota dewan itu. Bahkan salah satunya ada yang meneriakkan nama Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Hidup pak SBY1!"
Atas perubahan sikap ketiga fraksi itu, sejumlah anggota fraksi dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih protes. Menurut mereka, seharusnya hasil forum lobi yang disepakati sidang paripurna, bukan perubahan tiba-tiba fraksi dalam sidang
Keputusan Fraksi Partai Demokratwalkout dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), Jumat (26/9/2014) dini hari, membuat Fraksi PDI Perjuangan panik.
Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani langsung meminta waktu berkoordinasi pada pimpinan sidang paripurna tak lama setelah ratusan anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang.
"Mbak Puan meminta waktu 15 menit, sidang kembali saya skors. Berara pun waktu yang diminta Mbak Puan akan saya berikan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang paripurna, Jumat dini hari.
Puan langsung berbincang dengan sejumlah anggota fraksinya dan sejumlah pimpinan fraksi pendukung pilkada langsung. Pembicaraan berlanjut sekitar 10 menit. Setelah itu, Priyo mencabut masa skors dan melanjutkan sidang.
Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani langsung meminta waktu berkoordinasi pada pimpinan sidang paripurna tak lama setelah ratusan anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang.
"Mbak Puan meminta waktu 15 menit, sidang kembali saya skors. Berara pun waktu yang diminta Mbak Puan akan saya berikan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang paripurna, Jumat dini hari.
Puan langsung berbincang dengan sejumlah anggota fraksinya dan sejumlah pimpinan fraksi pendukung pilkada langsung. Pembicaraan berlanjut sekitar 10 menit. Setelah itu, Priyo mencabut masa skors dan melanjutkan sidang.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan bersikap netral karena sidang paripurna DPR tentang RUU Pilkada tak memasukkan usul mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak. Selain itu, mereka pun meninggalkan arena sidang, alias walkout.
"(Posisi politik) Demokrat adalah penyeimbang. Dengan tak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total yang kami sampaikan, maka kami bersikap netral. Dan perkenankan kami walkout," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Sebelumnya, sidang paripurna diwarnai kerusuhan setelah Demokrat tetap bersikukuh mengusulkan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak. Sementara itu, fraksi lain menentang opsi itu dimasukkan untuk voting di sidang paripurna, karena 10 usul itu sudah tak punya forum untuk masuk dalam naskah RUU Pilkada.
Fraksi PKS, misalnya, mengingatkan bahwa sudah tak ada forum untuk membahas usul Demokrat itu. Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan pertimbangan yang sama. Namun, saat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat menyebutkan dua opsi untuk voting, interupsi pun bermunculan, dan situasi pun sempat memanas.
"(Posisi politik) Demokrat adalah penyeimbang. Dengan tak diakomodirnya opsi pilkada langsung dengan 10 koreksi total yang kami sampaikan, maka kami bersikap netral. Dan perkenankan kami walkout," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Sebelumnya, sidang paripurna diwarnai kerusuhan setelah Demokrat tetap bersikukuh mengusulkan opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak. Sementara itu, fraksi lain menentang opsi itu dimasukkan untuk voting di sidang paripurna, karena 10 usul itu sudah tak punya forum untuk masuk dalam naskah RUU Pilkada.
Fraksi PKS, misalnya, mengingatkan bahwa sudah tak ada forum untuk membahas usul Demokrat itu. Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan pertimbangan yang sama. Namun, saat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat menyebutkan dua opsi untuk voting, interupsi pun bermunculan, dan situasi pun sempat memanas.
No comments:
Post a Comment