JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, melihat faktor sulitnya pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mendapat kekuatan tambahan di parlemen karena menggaungkan koalisi tanpa syarat. Hal ini, menurut Emrus, berlawanan dengan realitas politik di Indonesia karena kebiasaan dari partai politik adalah pragmatis untuk memperoleh kekuasan ataupun jabatan.
"Karena mereka (Jokowi-JK) memasang syarat, yaitu tanpa syarat. Ini sebenarnya berlawanan dengan realitas partai politik yang pragmatis," kata Emrus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/9/2014).
Emrus menyarankan agar Jokowi-JK melakukan pendekatan kepada parpol Koalisi Merah Putih dengan menggunakan pola komunikasi politik yang baik. Emrus mencontohkan kesalahan komunikasi politik Jokowi seusai melakukan pertemuan dengan SBY di Bali beberapa waktu lalu.
Sehari setelah pertemuan, Jokowi mengungkap pembicaraan bahwa SBY enggan menaikkan harga BBM. Sikap Jokowi ini dilihat Emrus sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintahan SBY.
"Hal inilah salah satu faktor Demokrat mengurungkan niatnya merapat mendukung Jokowi-JK karena Jokowi ini terlalu ceplas-ceplos. Dalam komunikasi politik, harus diatur apa yang harus diungkapkan ke publik, dan apa yang tidak harus diungkapkan, meskipun itu adalah fakta yang terjadi," ucap Emrus.
Emrus menambahkan, dengan belum adanya tambahan kekuatan di parlemen, tantangan yang akan dihadapi Jokowi-JK akan cukup berat karena hanya punya kekuatan sekitar 30 persen di parlemen.
No comments:
Post a Comment