Ahok Anggap FPI Kelompok Kecil yang Tak Bisa Terima Kenyataan Hidup

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah terbiasa mendapat aksi penolakan yang dilatarbelakangi oleh isu suku agama ras dan antargolongan (SARA). Basuki menganggap, masyarakat kini sudah tidak lagi mempedulikan latar belakang SARA dalam memilih pemimpin. 

"Aku sudah kenyang SARA lah. (FPI) itu kan kelompok kecil di republik ini yang tidak mau terima kenyataan hidup. Ideologi (masyarakat) sekarang, tidak ada guna. SARA yang penting (masyarakat) sejahtera," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014). 

Aksi penolakan latar belakang SARA ini pernah dialaminya saat dicalonkan menjadi Bupati Belitung Timur. Bahkan, di sana, 93 persen warganya adalah muslim dan komposisi kursi di DPRD dikuasai oleh Partai Bulan Bintang (55 persen). [Baca: Lulung Ikut Orasi dalam Aksi FPI Tolak Ahok]

Ia mengaku tidak khawatir dengan ancaman FPI yang meminta DPRD untuk tidak melantik Basuki. Dengan nada bercanda, Basuki mengatakan gaji yang didapatkan Gubernur dan Wagub hanya beda tipis. 

"Beda-nya hanya di kebijakan saja. Kalau gajinya mah sama Rp 6-7 juta, Ha-ha-ha. Secara konsitusi kalau Pak Gubernur jadi Presiden, saya langsung jadi Gubernur," kata Basuki santai. 

Selain itu, Basuki mengaku tidak takut pada ancaman tindak anarkis yang akan dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat yang menolaknya. Sebab, menurut dia, Basuki juga preman di DKI.

"Saya preman pakai seragam. Kalau kamu preman, ya saya preman resminya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu berseloroh. 

Sekadar informasi, massa FPI melakukan aksi unjuk rasa menolak Basuki diangkat menjadi Gubernur DKI. Beberapa perwakilan mereka pun telah diterima oleh tiga pimpinan DPRD DKI, yakni Prestyo Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Abraham Lunggana.