Joko Widodo pamer sepatu baru made in Cibaduyut.JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan masyarakat kini ditujukan pada presiden terpilih, Joko Widodo, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014. Harapan yang kembali dilontarkan kala terjadi pergantian kepemimpinan: memiliki pemerintahan yang bersih, mau bekerja untuk rakyat, dan mendatangkan kesejahteraan yang lebih baik. Harapan itu pula yang kini dibebankan ke pundak Jokowi.
Seorang karyawan swasta, Ester (27), misalnya, berharap, menteri-menteri yang akan duduk di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, juga mau turun bertemu langsung dengan masyarakat aliasblusukan, seperti yang kerap dilakukan Jokowi yang saat ini masih menjabat Gubernu DKI.
"Saya berharap kabinet Jokowi mampu memajukan Indonesia dengan ala blusukannya. Jokowi harusnya mewajibkan para menteri untuk blusukan," ujar Ester, saat dijumpai, Kamis (18/9/2014).
Hal senada juga dikatakan Retno (30), seorang dosen perguruan tinggi swasta. Menurut dia, blusukan juga perlu dilakukan para menteri, agar mengetahui secara langsung keadaan rakyat. Para menteri dapat langsung melihat bagaimana kinerja dan pelayanan jajaran di bawahnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
"Kalau cuma jadi pejabat sebagai pengambil keputusan, nggak akan menyelesaikan masalah. Mereka juga harus turun langsung ke lapangan," kata Retno.
Selain itu, masyarakat sebenarnya juga berharap, Jokowi-JK akan lebih banyak memilih menteri dari kalangan profesional. Namun, terpenting, menteri-menteri itu memiliki keahlian dan menguasai bidangnya.
Beberapa kementrian yang diharapkan dipimpin oleh kalangan profesional misalnya, Kementrian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan.
"Biarpun dari partai politik, setidaknya sesuai dengan bidang kemampuannya," ujar Agita (24), seorang warga Bekasi, Jawa Barat.
JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan 16 menteri dari partai politik menuai komentar beragam. Ada yang menilainya wajar sebagai bagian dari kompromi politik, ada pula yang menganggap Jokowi tak menepati janji koalisi tanpa syarat dan bagi-bagi kursi yang pernah disampaikannya.
Kabinet Jokowi-JK akan terdiri dari 34 kementerian. Delapan belas kementerian akan diisi dari kalangan profesional. Jika yang berkomentar kebanyakan politisi dan pengamat politik, bagaimana pandangan masyarakat atas formasi kabinet Jokowi?
"Menteri dalam kabinet Jokowi tak masalah dari partai politik, asal sesuai dengan bidangnya," ujar Agita (24), seorang warga Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/9/2014).
Menurut dia, kinerja kementrian akan berjalan dengan baik jika pemimpinnya ahli dan mengerti permasalahan di bidang yang dipimpinnya. Dengan demikian, kata Agita, bisa menemukan solusi yang tepat. Tak persoalan apakah sang menteri dari partai politik atau bukan.
Namun, Agita mengingatkan, Jokowi harus tegas dalam mengawasi menteri-menteri yang berasal dari partai politik.
Sementara itu, seorang karyawan swasta, Boni (27), memaklumi bahwa politik memang selalu sarat dengan kepentingan. Ia mengatakan, Jokowi tetaplah manusia biasa yang tak bisa mengubah sistem secara tiba-tiba.
"Kita lihat saja apakah Jokowi bisa menangani menterinya dengan baik. Kalau enggak, ya tugas kita untuk mengingatkan," ujar Boni.
Tak semua berpandangan senada. Agus (32), warga Mampang, Jakarta Selatan, mengkritik keputusan Jokowi merekrut menteri dari partai politik.
"Saya tidak setuju. Parpol lebih sering mencari keuntungan sendiri, sehingga tanggung jawab untuk memakmurkan rakyat sering terabaikan," kata Agus.
Seringkali, demi kepentingan politik, kata Agus, kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tak mumpuni pada bidang yang digeluti.
Bagaimana pendapat Anda?
No comments:
Post a Comment