Ahok: Kalau Pilkada Lewat DPRD Saya Tak Akan Pernah Terpilih

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR mulai terbagi ketika membahas RUU Pilkada. Gabungan parpol di koalisi Merah Putih lebih condong untuk memilih mekanisme Pilkada lewat DPRD. Tapi kepala daerah DKI yang juga anggota koalisi Merah Putih, Basuki Tjahaja Purnama, justru menyampaikan pendapat yang bertolak belakang.

“Ya, saya sih gak setuju (pelaksaaan Pilkada lewat DPRD),” kata Wakil Gubernur DKI yang biasa dipanggil Ahok itu, di kantornya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Ahok merasa, jika pemilihan lewat DPRD rentan dimanfaatkan oleh oknum anggota dewan yang ingin memperkaya diri sendiri. Selain itu, sulit bagi calon kepala daerah dari kalangan minoritas seperti dirinya untuk bisa bersaing merebut kursi pemerintahan.

“Saya sih pengennya yang (Pilkada) langsung. Kalau (lewat) DPRD enggak akan pernah Ahok jadi kepala daerah dari dulu,” kata kader partai Gerindra itu.

Dengan menegaskan sikapnya itu, Ahok menyatakan dia siap berdiri di sisi yang bertentangan dengan sikap partainya. “Ya bisa saja (sekarang bertentangan),” kata dia sambil tertawa.

Sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR memilih skema pelaksaan Pilkada oleh DPRD daripada pemilu langsung. Menurut Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada Abdul Hakam Naja masing-masing fraksi koalisi Merah Putih, mulai bermufakat untuk menyetujui Pilkada lewat DPRD.

Partai dari Koalisi Merah Putih yang sudah kompak soal Pilkada tak langsung ini adalah Gerindra, PPP, PAN, dan Golkar.
Jakarta - Fraksi di DPR mayoritas menyuarakan Pilkada melalui DPRD daripada Pilkada langsung. Opsi ini tak disetujui Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama yang merasa Pilkada yang melalui kursi DPRD akan dimanfaatkan oknum anggota dewan memperkaya diri sendiri.

"Harusnya Pilkada langsung. Kalau dari DPRD nanti oknum DPRD kaya raya semua," kata Basuki di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (5/9/2014).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada bukan hanya dilihat dari nominal dana yang dikucurkan. Ia menilai Pilkada yang melalui DPRD akan menimbulkan 'penjajahan berskala regional' oleh anggota dewan pada kepala daerah yang terpilih.

"Nanti semua kepala daerah bisa dikontrol dari oknum DRPD. Dikit-dikit dipanggil, tanggung jawab lagi semua. Dijajah lagi kayak dulu. Kalau zaman Pak Harto kan gampang, satu partai. Kalau sekarang, ada banyak partai ya mati," ujarnya.

Menurutnya anggaran yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sifatnya sangat bergantung pada kebutuhannya. Ia mengaku selama maju sebagai kepala daerah di Belitung Timur, Bangka Belitung hingga maju di Jakarta tak pernah mengeluarkan anggaran yang besar,.

Lebih jauh, ia menyebut anggaran besar yang disiapkan seorang calon kepala daerah karena niat untuk bermain curang.

"Aku juga nggak mahal. Nggak keluar duit kok. Lu aja bego mau mahal-mahal nyogok. Kalau nggak mau nyogok mah murah saja," ucapnya.

Sebelumnya, partai Koalisi Merah Putih menyetujui opsi agar Pilkada dilakukan melalui DPRD. Mereka beralasan jika pemilihan secara langsung selama ini sarat dengan manipulasi, politik uang dan menimbulkan gesekan di masyarakat.