Yasin mengaku pernah dihubungi ketua DPR Kabupaten Bogor saat itu Iyus Dhuher. Iyus meminta bantuan Yasin untuk menandatangan izin lokasi yang diajukan PT Garindo Perkasa.
"Pak Iyus SMS ke saya, Beliau SMS kebetulan saya banyak tamu saya tidak baca keseluruhan SMS tapi saya buru-buru, jawab 'mangga'. Dia menyampaikan ada permomhonan Garindo Perkasa untuk izin lokasi, tinggal tandatangan bupati," kata Yasin bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Selain Iyus, Rachmat juga dihubungi Kepala Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor Udin Syamsudin. Udin menyampaikan hal yang sama soal permohonan izin PT Garindo Perkasa. "Lebih kurang 100 hektar," sebut Yasin soal luas lahan yang diminta izin lokasinya.
Rachmat Yasin menandatangani persetujuan izin lokasi karena diklaim seluruh persyaratan sudah dipenuhi. "Saya sebagai pejabat administratif wajib tandatangan kalau aspek teknis didapatkan dan tidak menyalahi aturan," sambungnya.
Dia menepis bila lahan yang dimohon izin lokasinya bermasalah lantaran TPBU berada dalam kawasan tanaman tahunan, pertanian lahan basan dan kawasan hutan produksi.
"Persoalannya disinyalir lahan 22 hektar milik Perhutani, itu sudah diklarifikasi. Tidak ada lahan Perhutani di sini. Saya tanda tangan sudah ada klarifikasi kantor pemangku hutan Bogor, disana clear. Dari 100 hektar yang boleh dibangun hanya 10 persen," ujar Yasin.
Dalam dakwaaan kelima, Syahrul didakwa melakukan penyuapan kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor sebesar Rp 3 miliar terkait rekomendasi pemberian izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Tanjungsari Bogor.
Pejabat-pejabat yang disuap oleh Syahrul cs adalah Kasubag Penataan Wilayah Bagian Administrasi Pemkab Bogor Doni Ramdhani, Rosadi Saparodin selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bogor, Saptari selaku Kepala Humas dan Agraria KPH Bogor, Burhanudin Selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Kantor Pertanahan Bogor. Iyus Djuher selaku Ketua DPRD Kabupaten Bogor
No comments:
Post a Comment