Jakarta - Tim Jokowi-JK angkat bicara soal serangan Prabowo Subianto soal penjualan Indosat pada tahun 2003 silam. Menurut jubir tim pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, Prabowo tak paham situasi krisis saat itu.
Hasto memandang, serangan yang dilakukan Prabowo terhadap Indosat sebagai infrastruktur untuk pengoperasian Drone, lebih menunjukkan ketidaktahuan Prabowo atas kondisi krisis. Hasto menilai Prabowo tak paham adanya beban ekonomi nasional akibat LOI yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.
"Harus dicatat bahwa saat itu Prabowo lari ke luar negeri karena berbagai persoalan yang seharusnya diselesaikan di dalam negeri. Karena itulah Prabowo tidak memahami bagaimana dampak yang begitu besar atas krisis politik, krisis sosial, krisis ekonomi, dan moneter, serta disiplin ABRI saat itu yang rendah akibat tindakan indispliner yang dilakukan oleh Prabowo berdasarkan temuan dokumen DKP," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (23/6/2014).
Akibat krisis itu, menurut Hasto, keputusan privatisasi Indosat sebagai pelaksanaan TAP MPR pun tidak diketahui dengan baik oleh Prabowo. Privatisasi merupakan pelaksanaan TAP MPR guna mengurangi hutang LN akibat kesalahan kebijakan zaman Presiden Soeharto.
"Berbeda dengan privatisasi impor daging dengan dampak korupsinya. Di situ tidak ada TAP MPR, tidak ada satupun landasan hukum, bahkan tidak ada landasan moral yang bisa dipakai," kata Hasto.
Hasto kemudian memaparkan konsep Jokowi tentang Drone yang dinilai strategis atas kondisi wilayah Indonesia yang begitu luas. Drone bisa terintegrasi dengan upaya perlindungan teritorial, pencegahan illegal logging dan ilegal fishing, serta sebagai bagian sistem patroli guna melindungi kedaulatan wilayah Indonesia.
"Karena itulah terhadap kebutuhan satelit pun, jika pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 7%, dan kedaulatan ekonomi bisa ditegakkan, bukan mustahil Indonesia akan memiliki satelit sendiri," pungkasnya.
Hasto memandang, serangan yang dilakukan Prabowo terhadap Indosat sebagai infrastruktur untuk pengoperasian Drone, lebih menunjukkan ketidaktahuan Prabowo atas kondisi krisis. Hasto menilai Prabowo tak paham adanya beban ekonomi nasional akibat LOI yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.
"Harus dicatat bahwa saat itu Prabowo lari ke luar negeri karena berbagai persoalan yang seharusnya diselesaikan di dalam negeri. Karena itulah Prabowo tidak memahami bagaimana dampak yang begitu besar atas krisis politik, krisis sosial, krisis ekonomi, dan moneter, serta disiplin ABRI saat itu yang rendah akibat tindakan indispliner yang dilakukan oleh Prabowo berdasarkan temuan dokumen DKP," kata Hasto dalam siaran pers, Senin (23/6/2014).
Akibat krisis itu, menurut Hasto, keputusan privatisasi Indosat sebagai pelaksanaan TAP MPR pun tidak diketahui dengan baik oleh Prabowo. Privatisasi merupakan pelaksanaan TAP MPR guna mengurangi hutang LN akibat kesalahan kebijakan zaman Presiden Soeharto.
"Berbeda dengan privatisasi impor daging dengan dampak korupsinya. Di situ tidak ada TAP MPR, tidak ada satupun landasan hukum, bahkan tidak ada landasan moral yang bisa dipakai," kata Hasto.
Hasto kemudian memaparkan konsep Jokowi tentang Drone yang dinilai strategis atas kondisi wilayah Indonesia yang begitu luas. Drone bisa terintegrasi dengan upaya perlindungan teritorial, pencegahan illegal logging dan ilegal fishing, serta sebagai bagian sistem patroli guna melindungi kedaulatan wilayah Indonesia.
"Karena itulah terhadap kebutuhan satelit pun, jika pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 7%, dan kedaulatan ekonomi bisa ditegakkan, bukan mustahil Indonesia akan memiliki satelit sendiri," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment