Merdeka.com - Tim kuasa hukum Jokowi - JK , Todung Mulya Lubis menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak cukup responsif terhadap kampanye hitam melalui tabloid Obor Rakyat. Padahal, sudah diketahui, salah satu pelaku Obor Rakyat merupakan orang di Istana.
"Presiden tepat ia bekerja, kalau presiden kesampingkan objektifitas, membiarkan penggagas dan penerbit obor tidak menindak, sama dengan memberi impunitas, beri endorsement, dan dengan demikian sebetulnya kita bisa simpulkan, presiden berpihak dalam pilpres ini, presiden sama sekali tidak netral, presiden ikut tanggung jawab dengan penyebaran obor rakyat dan jangan salahkan kalau presiden ikut dicap oleh publik," ujar Todung di Media Center, Jakarta, Jumat (27/6).
Todung menuding, SBY tidak memiliki itikad baik setidaknya memerintahkan kepada Kepolisian untuk mengusut pelaku kampanye hitam Obor Rakyat itu. "Kalau presiden punya itikad baik, Presiden bisa perintahkan, kalau enggak, dia bisa diskors, kami tidak bisa pahami kenapa Presiden bersikap pasif tidak lakukan sesuatu pun, Presiden tidak netral," tegas Todung.
Sebelumnya, Todung juga menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang mengatakan polisi tidak memiliki kewenangan mengusut Obor Rakyat. Menurut Todung hal ini agak aneh, lantaran pihak kepolisian sudah menyatakan penyidikan terhadap kasus ini. Kenapa sampai sekarang, para pelaku tidak segera dipanggil untuk diperiksa, bahkan malah kembali menerbitkan tabloid tersebut edisi jilid keempat.
"Kalau Polisi dan Presiden gak bisa berbuat apa-apa, sama artinya negara ini hampir gagal," ujarnya.
"Kami sudah laporkan kepolisian, kita enggak bisa pahami, mengapa negara tak berdaya hadapi satu dua orang yg menerbitkan Obor Rakyat dan tidak bisa ditindak, negara enggak hadir kalau seperti ini, pilpres kan dua minggu lagi, ini betul betul aneh logikanya ya," ujar Todung lagi.
"Presiden tepat ia bekerja, kalau presiden kesampingkan objektifitas, membiarkan penggagas dan penerbit obor tidak menindak, sama dengan memberi impunitas, beri endorsement, dan dengan demikian sebetulnya kita bisa simpulkan, presiden berpihak dalam pilpres ini, presiden sama sekali tidak netral, presiden ikut tanggung jawab dengan penyebaran obor rakyat dan jangan salahkan kalau presiden ikut dicap oleh publik," ujar Todung di Media Center, Jakarta, Jumat (27/6).
Todung menuding, SBY tidak memiliki itikad baik setidaknya memerintahkan kepada Kepolisian untuk mengusut pelaku kampanye hitam Obor Rakyat itu. "Kalau presiden punya itikad baik, Presiden bisa perintahkan, kalau enggak, dia bisa diskors, kami tidak bisa pahami kenapa Presiden bersikap pasif tidak lakukan sesuatu pun, Presiden tidak netral," tegas Todung.
Sebelumnya, Todung juga menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang mengatakan polisi tidak memiliki kewenangan mengusut Obor Rakyat. Menurut Todung hal ini agak aneh, lantaran pihak kepolisian sudah menyatakan penyidikan terhadap kasus ini. Kenapa sampai sekarang, para pelaku tidak segera dipanggil untuk diperiksa, bahkan malah kembali menerbitkan tabloid tersebut edisi jilid keempat.
"Kalau Polisi dan Presiden gak bisa berbuat apa-apa, sama artinya negara ini hampir gagal," ujarnya.
"Kami sudah laporkan kepolisian, kita enggak bisa pahami, mengapa negara tak berdaya hadapi satu dua orang yg menerbitkan Obor Rakyat dan tidak bisa ditindak, negara enggak hadir kalau seperti ini, pilpres kan dua minggu lagi, ini betul betul aneh logikanya ya," ujar Todung lagi.
[has]
No comments:
Post a Comment