"Saya tunggu dulu sampai 9 Juli, yang menang nomor 1 atau nomor 2. Kalau capres nomor urut 2 kalah, ya saya ganti pejabatnya tunggu bos (Jokowi) pulang saja," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (27/6/2014).
Namun, jika Jokowi menang dalam Pilpres 2014, ia bakal langsung memecat tiga pejabat DKI. Kendati demikian, ia harus menunggu menjadi Gubernur terlebih dahulu. Tiga pejabat DKI yang akan dicopot Basuki dari jabatannya adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung.
Di Dinas PU DKI, BPK menyoroti transfer APBD DKI 2013 ke rekening pribadi pejabat lingkungan tersebut sebesar Rp 104,62 miliar. Uang ini diduga mengalir ke rekening pribadi kepala seksi kecamatan, kepala seksi di suku dinas dan kepala bidang pemeliharaan jalan.
Selanjutnya, BPK juga menyoroti banyaknya kampung deret yang masih berdiri di atas lahan yang diperuntukkan untuk marga drainase tata air dan jalan serta tanah negara.
Selain itu, Basuki juga mengaku kesal atas kinerja BPKD yang masih mempersulit birokrasi dan pencairan hibah. "Kalau mereka semua masih enggak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, langsung ganti (pejabat) baru," tegas Basuki.
Namun, jika Jokowi menang dalam Pilpres 2014, ia bakal langsung memecat tiga pejabat DKI. Kendati demikian, ia harus menunggu menjadi Gubernur terlebih dahulu. Tiga pejabat DKI yang akan dicopot Basuki dari jabatannya adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung.
Di Dinas PU DKI, BPK menyoroti transfer APBD DKI 2013 ke rekening pribadi pejabat lingkungan tersebut sebesar Rp 104,62 miliar. Uang ini diduga mengalir ke rekening pribadi kepala seksi kecamatan, kepala seksi di suku dinas dan kepala bidang pemeliharaan jalan.
Selanjutnya, BPK juga menyoroti banyaknya kampung deret yang masih berdiri di atas lahan yang diperuntukkan untuk marga drainase tata air dan jalan serta tanah negara.
Selain itu, Basuki juga mengaku kesal atas kinerja BPKD yang masih mempersulit birokrasi dan pencairan hibah. "Kalau mereka semua masih enggak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, langsung ganti (pejabat) baru," tegas Basuki.
No comments:
Post a Comment