Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI akan mengubah sistem penghitungan nilai tunjangan kinerja (remunerasi). Nah, pemprov mulai menggunakan sistem poin untuk menghitung besar tunjangan pegawai pada 2015.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebutkan Pemprov DKI akan mengadopsi sistem yang dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Profesor Pribadiyono. Dia berharap sistem ini membuat ukuran remunerasi lebih adil.
"Ini ada sistem software yang saya suka. Dibuat dari Prof Pribadiyono itu. Ini menarik. Kan saya ingin membuat kinerja itu berdasarkan tugas yang kamu lakukan. Selesai satu tugas, dapat poin," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2014).
Nantinya jumlah poin pegawai tersebut dikalikan dengan rupiah yang sudah ditetapkan.
"Nah, poin itu ada uangnya. Uang itu dia udah bikin sistem. Kalau 1 poin berapa? Rp40 ribu boleh, mau sejuta juga boleh. Jadi tinggal masukin lihat kondisi uang," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menginginkan remunerasi PNS di DKI Jakarta tidak hanya menggunakan psikotes sebagai acuan. Pemprov DKI juga akan menyertakan penilaian rekan kerja ke penghitungan remunerasi.
"Sistem yang kita mau bikin itu nggak bisa cuma psikotes aja. Psikotes kalau kondisi orang lagi enggak baik kan susah. Terus penilaian juga dia bikin 360 derajat. Dari bawahan sampai atasan," jelasnya.
Sistem ini diakui Ahok sudah mulai disiapkan. Pemprov DKI menargetkan sistem tersebut berjalan pada September 2014. Pembayaran remunerasi akan dilakukan pada 2015.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebutkan Pemprov DKI akan mengadopsi sistem yang dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Profesor Pribadiyono. Dia berharap sistem ini membuat ukuran remunerasi lebih adil.
"Ini ada sistem software yang saya suka. Dibuat dari Prof Pribadiyono itu. Ini menarik. Kan saya ingin membuat kinerja itu berdasarkan tugas yang kamu lakukan. Selesai satu tugas, dapat poin," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2014).
Nantinya jumlah poin pegawai tersebut dikalikan dengan rupiah yang sudah ditetapkan.
"Nah, poin itu ada uangnya. Uang itu dia udah bikin sistem. Kalau 1 poin berapa? Rp40 ribu boleh, mau sejuta juga boleh. Jadi tinggal masukin lihat kondisi uang," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menginginkan remunerasi PNS di DKI Jakarta tidak hanya menggunakan psikotes sebagai acuan. Pemprov DKI juga akan menyertakan penilaian rekan kerja ke penghitungan remunerasi.
"Sistem yang kita mau bikin itu nggak bisa cuma psikotes aja. Psikotes kalau kondisi orang lagi enggak baik kan susah. Terus penilaian juga dia bikin 360 derajat. Dari bawahan sampai atasan," jelasnya.
Sistem ini diakui Ahok sudah mulai disiapkan. Pemprov DKI menargetkan sistem tersebut berjalan pada September 2014. Pembayaran remunerasi akan dilakukan pada 2015.
(Bob)
No comments:
Post a Comment