Ilustrasi: Sampah menumpuk di tengah Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2013). Sampah ini menumpuk karena truk sampah tidak datang tepat waktu akibat terjebak kemacetan di Bantar Gebang, Bekasi.JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan banyaknya tuntutan yang dilontarkan DPRD Bekasi kepada Pemerintah Provinsi DKI atas pengelolaan sampah.
Ahok mempertanyakan alasan DPRD Bekasi baru "ribut-ribut" soal pengangkutan sampah serta pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang. "Apa karena sekarang kita swakelola, tidak lagi kerja sama dengan swasta?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Dia menduga, kebijakan pengelolaan pengangkutan sampah di Jakarta yang sudah ditangani Dinas Kebersihan DKI adalah memutuskan aliran uang yang masuk dari pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI selama ini.
Ahok mengaku bingung mengapa biaya pembuangan sampah di TPST Bantargebang harus melalui PT Godang Tua Jaya (pengelola TPST Bantargebang) terlebih dahulu, bukan langsung masuk ke Pemkot Bekasi.
Basuki menengarai, ada "permainan" antara DPRD Bekasi dan PT GTJ. "Ini konyol banget. Pertanyaan saya kenapa baru sekarang dia ribut-ribut, setelah saya menyetop semua pengelolaan sampah dengan swasta? Saya tidak mau suudzon," kata Basuki.
"Apa setelah saya stop pengelolaan sampah oleh swasta, mereka jadi tidak bisa bagi-bagi duit misalnya, saya enggak tahu ini ya. Saya cuma menduga, tidak menuduh," tambah dia.
Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi memaparkan lima poin yang merupakan temuan pelanggaran MoU oleh DKI dalam pertemuan yang diselenggarakan pada Rabu (25/6/2014) kemarin.
Poin pertama adalah soal standardisasi kendaraan dan jam operasional. Kemudian soal kewajiban Pemprov DKI terkait pembayaran biaya pembuangan sampah. DPRD Bekasi juga meminta dilibatkan dalam urusan penimbangan sampah. Selanjutnya, pengawasan, dan poin kelima adalah pengendalian.
No comments:
Post a Comment