Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik memandang positif kehadiran Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat Badan Anggaran kemarin.
Menurut Taufik, Ahok (sapaan Basuki) bisa melihat secara langsung proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
"Pada akhirnya, dia juga jadi tahu kan siapa yang dalam pembahasan itu yang kurang perform," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (11/12/2015).
Taufik merujuk kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sering kali tidak bisa memberi penjelasan kepada Banggar jika menganggarkan sebuah kegiatan.
Menurut Taufik, Ahok harus mengetahui bahwa Banggar tidak berniat untuk memperhambat proses pembahasan.
Hanya saja, tidak jarang rancangan anggaran yang diajukan SKPD masih belum baik sehingga butuh waktu pembahasan yang lebih lama.
Mengenai pujian yang dilontarkan Ahok kepada DPRD, Taufik mengatakan hal itu tidak terlalu penting untuk ditanggapi. Sebab, kata Taufik, sejak dulu DPRD sudah berusaha menjadi mitra yang baik bagi Pemerintah Provinsi DKI.
Menurut Taufik, hal positif yang terjadi setelah kedatangan Ahokdi rapat Banggar bukanlah pujian dari Ahok, melainkan Ahokmenyadari DPRD telah melakukan pembahasan dengan baik.
"Kita mah kan enggak penting juga dipuji. Akhirnya, orang itu kalau paham dan tahu hal yang sebenarnya, saya kira akan katakan yang sebenarnya seperti Ahok," ujarnya.
"Mungkin biasanya dia hanya dengar katanya orang saja. Nah, kemarin dia bisa lihat kita kritik banyak hal," kata Taufik.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2016 menjadi ajang evaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), apalagi setelah pembahasan anggaran sudah menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting.
"Dari pembahasan anggaran, anggota DPRD bisa langsung tahu eksekutif mana yang pintar dan agak bodoh. Kelihatan kan dari sini," kata Basuki.
Menurut Taufik, Ahok (sapaan Basuki) bisa melihat secara langsung proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
"Pada akhirnya, dia juga jadi tahu kan siapa yang dalam pembahasan itu yang kurang perform," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (11/12/2015).
Taufik merujuk kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sering kali tidak bisa memberi penjelasan kepada Banggar jika menganggarkan sebuah kegiatan.
Menurut Taufik, Ahok harus mengetahui bahwa Banggar tidak berniat untuk memperhambat proses pembahasan.
Hanya saja, tidak jarang rancangan anggaran yang diajukan SKPD masih belum baik sehingga butuh waktu pembahasan yang lebih lama.
Mengenai pujian yang dilontarkan Ahok kepada DPRD, Taufik mengatakan hal itu tidak terlalu penting untuk ditanggapi. Sebab, kata Taufik, sejak dulu DPRD sudah berusaha menjadi mitra yang baik bagi Pemerintah Provinsi DKI.
Menurut Taufik, hal positif yang terjadi setelah kedatangan Ahokdi rapat Banggar bukanlah pujian dari Ahok, melainkan Ahokmenyadari DPRD telah melakukan pembahasan dengan baik.
"Kita mah kan enggak penting juga dipuji. Akhirnya, orang itu kalau paham dan tahu hal yang sebenarnya, saya kira akan katakan yang sebenarnya seperti Ahok," ujarnya.
"Mungkin biasanya dia hanya dengar katanya orang saja. Nah, kemarin dia bisa lihat kita kritik banyak hal," kata Taufik.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2016 menjadi ajang evaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD), apalagi setelah pembahasan anggaran sudah menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting.
"Dari pembahasan anggaran, anggota DPRD bisa langsung tahu eksekutif mana yang pintar dan agak bodoh. Kelihatan kan dari sini," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment