Ahok: Transjakarta Program Paling Gagal dan Kacau-balau

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku program transportasi massal melalui bus transjakarta selama dua tahun pemerintahannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ini merupakan programnya yang paling gagal.

"Gagal kami (program) pengadaan bus transjakarta? Intinya kami ingin menambah unit bus, tapi kami gagal karena adanya mark upanggaran (pengadaan bus transjakarta), kacau-balau," kata Basuki dengan kesal, di Balaikota, Jumat (10/10/2014).

Raut mukanya begitu kesal mengingat banyaknya pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terlibat penyelewengan anggaran bus transjakarta dan bus sedang. Padahal, lanjut dia, Jokowi-Basuki ingin memaksa warga berpindah dari kendaraan pribadi ke bus transjakarta.

Sebagai pemerintah, pria yang akrab disapa Ahok itu merasa bertanggung jawab kepada warga untuk menyediakan transportasi massal yang nyaman serta aman.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, mantan Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto, mantan Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Dradjat Adhyaksa, serta pejabat Dishub DKI lainnya sebagai tersangka dalam pengadaan bus transjakarta dan bus sedang dalam tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,5 triliun.

Ke depannya, Ahok tidak ingin lagi melakukan pengadaan bus transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan DKI. Ia memilih membatalkan pengadaan bus transjakarta pada tahun 2014 dan mengalihkan pengadaan ke PT Transjakarta.

"Makanya, kami mau ubah pola pengadaan transjakarta tahun 2015-2016 melalui PT Transjakarta dan dengan kualitas bus yang baik. Termasuk juga perbaikan halte harus setingkat kelas dunia. Sehingga tahun 2016 sudah kelihatan perubahan mencolok di Jakarta, termasuk bus-busnya itu," kata Ahok.