JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang baru, Heru Budi Hartono berjanji akan segera membenahi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di instansinya, yakni penyerapan anggaran di sisa tahun 2014.
Sebagai informasi, hingga per September 2014, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 baru mencapai 30 persen, dan dari jumlah tersebut, hanya 0,01 persen yang merupakan anggaran untuk pembangunan.
Selebihnya digunakan untuk kegiatan operasional Pemprov DKI, seperti pembayaran tagihan listrik dan telepon.
"Saya enggak janji, tetapi waktu 1,5 bulan ini ada 4.000 paket proyek yan belum masuk ULP (kini jadi BLP). Pelan-pelan kita masukkan," kata Heru seusai pelantikan, di Balaikota Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Menurut Heru, BPKD akan membuat standar nomenklatur. Ia yakin dengan cara tersebut, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan dapat memaksimalkan penggunaan anggaran.
"Jadi BPKD mengikuti maunya SKPD saja. Sekarang semua harus jujur, tetapi kalau terlalu rinci bisa tidak cair juga. Makanya nanti kita buat standar nomenklatur," ucap Heru.
Sementara mengenai program ke depan, Heru mengatakan bahwa instansinya tidak akan lagi fokus ke pengurusan aset. Menurut Heru, ke depannya wewenang pengurusan aset akan dilimpahkan ke para wali kota.
"BPKD selama ini terlalu banyak konsen ke aset. Serahkan saja ke tingkat wali kota. Pencatatan cukup dari tingkat kota, kita terima, hanya kroscek saja. Tidak mungkinlah semua BPKD. Lagipula kan ada BPKD tingkat wilayah. Kasih mereka saja. Jadi yang di provinsi bisa konsentrasi ke e-budgeting," ucap mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
No comments:
Post a Comment