Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. (CNN Indonesia/Arie Riswandy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) akhirnya merespon perubahan nomenklatur yang disusun oleh Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi). Ibas mengatakan perubahan nomenklatur merupakan hak prerogatif presiden, namun minimnya informasi dari Jokowi menimbulkan pertanyaan
Pertama menyangkut siapa pihak-pihak yang mengambil keputusan pemilihan menteri bagi pemerintahan Jokowi. Pertanyaan ini diajukan mengingat berbagai kegiatan mengenai pembentukan kabinet selalu dilakukan di rumah Megawati Soekarnoputri.
"Jika benar Megawati yang menentukan susunan kabinet Presiden Jokowi, ini telah melanggar konstitusi," kata Ibas dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Minggu (26/10).
Kedua, yang perlu diklarifikasi menurut Ibas adalah implikasi dari penggabungan dan pemisahan berbagai kementerian dari kinerja nantinya yang dikhawatirkan, seluruh energi dan pembiayaan terkait kementerian-kementerian ini akan terfokus untuk penyesuaian karena tidak adanya persiapan transisi dalam menyikapi hal ini.
Brikutnya, adalah mengenai implikasi perubahan struktur kabinet Jokowi terhadap APBNP 2014 dan APBN 2015. Menurut Ibas, Jokowi seharusnya memikirkan dan mempersiapkan hal tersebut mengingat perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh mampu melahirkan penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
"Perubahan APBN dan APBNP harus melalui persetujuan DPR dan Jokowi harus sadar akan situasi tersebut."
Keempat adalah mengenai pengatruran anggaran pendidikan mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua kementerian, dan digabungkannya Kementerian Riset dan Teknologi ke Kemeneterian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Selanjutnya, mengenai logika dan alasan penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ibas merasa bahwa peran dan lingkup kementerian lingkungan hidup akan dikucilkan oleh Pemerintahan Jokowi di saat tantangan perubahan iklim menjadi agenda prioritas masyarakat global.
Terakhir, Ibas mempertanyakan pembagian tugas dari tiga pejabat utama Lembaga Kepresidenan yang terdiri dari Kepala Staff Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet. Ibas berpendapat bahwa hal ini akan menimbulkan konflik dan tumpang tindih fungsi dan tugas pokok. Selain itu, Ibas juga mempertanyakan struktur Lembaga Kepresidenan yang terlihat hanya sekedar menempatkan seseorang yang tidak punya tempat.
"Tidak jelas apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan individu atau individu yang harus menyesuaikan organisasi," paparnya.
Pertama menyangkut siapa pihak-pihak yang mengambil keputusan pemilihan menteri bagi pemerintahan Jokowi. Pertanyaan ini diajukan mengingat berbagai kegiatan mengenai pembentukan kabinet selalu dilakukan di rumah Megawati Soekarnoputri.
"Jika benar Megawati yang menentukan susunan kabinet Presiden Jokowi, ini telah melanggar konstitusi," kata Ibas dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Minggu (26/10).
Kedua, yang perlu diklarifikasi menurut Ibas adalah implikasi dari penggabungan dan pemisahan berbagai kementerian dari kinerja nantinya yang dikhawatirkan, seluruh energi dan pembiayaan terkait kementerian-kementerian ini akan terfokus untuk penyesuaian karena tidak adanya persiapan transisi dalam menyikapi hal ini.
Brikutnya, adalah mengenai implikasi perubahan struktur kabinet Jokowi terhadap APBNP 2014 dan APBN 2015. Menurut Ibas, Jokowi seharusnya memikirkan dan mempersiapkan hal tersebut mengingat perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh mampu melahirkan penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
"Perubahan APBN dan APBNP harus melalui persetujuan DPR dan Jokowi harus sadar akan situasi tersebut."
Keempat adalah mengenai pengatruran anggaran pendidikan mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua kementerian, dan digabungkannya Kementerian Riset dan Teknologi ke Kemeneterian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Selanjutnya, mengenai logika dan alasan penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ibas merasa bahwa peran dan lingkup kementerian lingkungan hidup akan dikucilkan oleh Pemerintahan Jokowi di saat tantangan perubahan iklim menjadi agenda prioritas masyarakat global.
"Sejauh apa komitmen Presiden Jokowi terhadap pemanasan Global?"
Catatan lain adalah menyangkut alasan serta logika di balik penempatan Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan di bawah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan tujuan Jokowi mengenai kondisi ini.Terakhir, Ibas mempertanyakan pembagian tugas dari tiga pejabat utama Lembaga Kepresidenan yang terdiri dari Kepala Staff Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet. Ibas berpendapat bahwa hal ini akan menimbulkan konflik dan tumpang tindih fungsi dan tugas pokok. Selain itu, Ibas juga mempertanyakan struktur Lembaga Kepresidenan yang terlihat hanya sekedar menempatkan seseorang yang tidak punya tempat.
"Tidak jelas apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan individu atau individu yang harus menyesuaikan organisasi," paparnya.
No comments:
Post a Comment