Ahok: Saya Tahu Jeleknya Unit Pengadaan Barang dari Tim Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Menurut Basuki, sejak pengukuhan anggota TGUPP pada Februari 2013 lalu, tim pengawas kinerja gubernur ini telah memberi berbagai laporan terkait masalah DKI. Seperti permasalahan banyaknya praktik pungli di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI. 

"Ada (kinerja) kok, bagus. Saya bisa tahu ULP tidak beres itu kan dari TGUPP, saya dikasih tahu semua laporannya. Laporannya dari Taufik Yudi Mulyanto (Kepala TGUPP)," kata Basuki, di Balaikota, Jumat (31/10/2014). 

Beberapa waktu lalu, Basuki memecat tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV ULP DKI. Tiga PNS itu telah terbukti meminta sogokan (komisi) kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang ingin mengajukan lelang pengadaan barang dan jasa. 

Apabila SKPD tidak memenuhi permintaan pegawai itu, permohonan lelang tender tidak diproses. Sementara jika SKPD memenuhi permintaan pegawai ULP itu, permohonan lelang tender bakal dipercepat. [Baca: Pejabat "Buangan" di DKI Akan Kembali Dapat Posisi]

TGUPP merupakan tim yang beranggotakan para pejabat eselon II DKI Jakarta yang tidak memiliki jabatan struktural di Pemerintahan DKI. 

Adapun pejabat yang menjadi anggota TGUPP yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Sosial DKI Kian Kelana, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Ipih Ruyani, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Sugiyanta, mantan Kepala Bakesbangpol DKI Zainal Musappa, dan mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin.

Pada Jumat ini, Basuki mengukuhkan Sarwo Handayani menjadi anggota TGUPP. Tak hanya itu, ia juga menempatkan mantan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI Muhammad Yusuf untuk memperkuat peran TGUPP. 

"Saya tidak pernah membawa orang luar dan siapapun untuk menjadi pejabat DKI. Akhirnya saya terpaksa membawa Pak Yusuf menjadi anggota TGUPP, karena Inspektorat kami lemah," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.