Mendengar hal itu, Ahok mengancam akan mundur dari jabatannya jika memang harus berpasangan dengan Taufik yang kemungkinan besar bisa menjadi Gubernur jika mekanisme pemilihan melalui DPRD.
M Taufik sendiri menanggapi santai rencana pengunduran diri Ahok. Menurutnya itu adalah hak setiap orang, tidak ada urusan dengan dirinya.
"Itu haknya dia (Ahok), kenapa kita yang pusing," ucap Taufik singkat kepada detikcom, Jumat (24/10/2014).
Taufik mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi dengan Ahok terkait perbedaan tafsir hukum ini. Taufik justru berencana meminta DPRD DKI untuk mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA) soal penafsiran ini.
"Saya mengusulkan ke DPRD untuk mengirim surat ke MA. Saat ini proses masih diparaf-paraf, Senin mungkin dikrim ke MA," jelas Taufik.
Saat ditanya apakah dia berniat untuk menggantikan posisi Jokowi menjadi Gubernur DKI, Taufik menjawab diplomatis
"Kalau Gerindra itu tergantung keputusan partai. Dari DPP belum ada nama," terang Ketua DPD Gerindra DKI ini.
Sebelumnya Taufik menyebutkan ada banyak tafsiran mengenai aturan yang digunakan untuk menentukan posisi gubernur pengganti Jokowi. Yang jelas, menurut tafsiran Taufik, DKI harus melakukan pemilihan kepala daerah kembali.
Taufik menjelaskan alasan mengapa Ahok tak bisa serta merta menggantikan posisi Jokowi. Menurutnya saat ini masih ada banyak tafsiran soal UU yang akan digunakan sebagai landasan hukum.
"Menurut saya, kita ini kan berdasarkan UU Khusus No 29 tahun 2007. Tapi karena itu enggak ngatur soal penggantian antar waktu, maka menunjuk pada Perpu 01 tahun 2014 yang mengatur itu, yaitu pasal 173,” ucapnya kepada detikcom, Rabu (22/10).
"Kalau kita merujuk pada pasal 173 Perpu nomor 01, harus ada pemilihan gubernur oleh DPRD," imbuhnya
No comments:
Post a Comment