Sebagian Warga Waduk Pluit Mengaku Sudah Terima Uang Kerahiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa warga yang tinggal di pinggiran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya di Blok E, F, dan G sudah menerima uang kerahiman serta kunci rusun yang di keluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta. 

Hal ini di ungkapkan oleh Ade (49) warga Blok G Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. "Sudah, saya menerima Rp 7,5 juta untuk rumah dua pintu dan dua kunci rusun yang diantarkan langsung oleh pihak pemerintah Selasa kemarin," jelas Ade kepada Kompas.com, Jumaat (31/10/2014). 

Menurut Ade memang tidak semua warga yang terkena proyek penggusuran itu mau sepakat dengan tawaran yang pemerintah berikan. Baru sekitar 25 persen warga yang menyepakati dengan uang kerahiman yang ditawarkan pemerintah. Yang lain belum menyetujui tawaran yagn ditawarkan Pemerintah Provinsi DKI.

Ade berpendapat, warga yang menolak uang kerahiman itu menginginkan uang ganti rugi sebesar nilai bangunan dan rusun. Padahal pemerintah hanya memberikan uang sebesar 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Selain itu sebagian besar warga yang menolak memang memiliki atau menjalankan usaha di tempat itu.

Ade sendiri memutuskan untuk menerima uang kerahiman itu daripada tidak mendapat uang penggantian sama sekali. 

"Lebih baik ikuti prosedur kalau saya, karena yang sudah-sudah dari pada nantinya pemerintah berubah pikiran malah ujung-ujungnya gak dapet apa-apa," ujar Ade. 

Selain Ade, Edah (30) warga blok G Waduk Pluit yang terkena imbas dari penggusuran juga menerima tawaran yang diberikan oleh pemprov DKI. Dia mengaku sudah menerima uang sebesar Rp 4 juta pada Rabu (29/10/2014). "Mendingan diambil ajalah. Daripada nanti digusur paksa nangis-nangis," ucap dia.

Endah mengaku mendapatkan satu kunci rusun dan uang sebesar Rp 4 juta untuk rumah satu pintu. Menurut Edah tawaran pemberian uang kerahiman jauh lebih baik dibandingkan tidak dapat sama sekali.

Karena sudah menerima uang itu, Ade dan Edah mengaku siap jika diminta kapan saja. "Ya kita siap kapan aja pemerintah minta pindah, toh itu juga memang sudah kewajiban," jelas dia.

Saat dikonfirmasi, Ketua RT Blok E, F, dan G, Syahroni, mengaku belum mendapat informasi tentang warga yang sudah menerima uang kerahiman. 

"Aduh tanya ke warganya langsung yah, kita engak tahu kalau masalah kayak gitu, kita belum dengar kabar," ucap Syahroni.