JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia pendistribusian daging sapi ke Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
"Tadi diskusi pembenahan distribusi sapi, jalur sapi, agar enggak ada mafia-mafia. Kata Pak Bambang Widjojanto (pimpinan KPK), distribusi sapi di tempat-tempat tertentu kan ada mafianya," kata Heru. [Baca: Ahok: Ganti Saja Seluruh Direksi PD Dharma Jaya]
Cara memberantas mafia daging sapi itu ialah dengan menurunkan penyidik KPK beserta tim Pemprov DKI untuk mengawal proses pendistribusian daging sapi, mulai dari peternakan sapi di daerah asal, pengiriman, pemotongan, pengemasan, hingga pendistribusian ke pasar.
Semua proses itu harus sesuai dengan prosedur yang ada sehingga harganya bisa ditekan, kesehatan sapi terjamin, dan tercukupinya jaminan stok sapi.
"Kalau kami tidak berantas mafia bersama KPK, nantinya harga sapi tinggi, stok (daging) tidak terpenuhi, distribusi sembarangan, dan lainnya. KPK mau mengawal supaya stok sapi terjamin bersih dan safety stock (terjamin keamanannya)," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Heru mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam memberantas mafia daging sapi. Ia berharap kerja sama ini dapat membuat proses pengolahan dan pengelolaan daging sapi di Jakarta lebih baik.
"Ini percontohan awal kerja sama DKI dengan KPK dalam pengelolaan daging sapi. Belum ada laporan apa-apa ke KPK," ujar Heru.
No comments:
Post a Comment