JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disebut Ahok membenarkan PD Dharma Jaya, perusahaan rumah potong hewan, terindikasi menyelewengkan keuangan negara.
Oleh karena itu, kata dia, semua direksi PD Dharma Jaya sebaiknya diganti. "Memang. Saya kira ganti seluruh direksinya," ujar Ahok di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (31/10/2014). [Baca: Ahok Konsultasikan Nasib PD Dharma Jaya ke KPK]
Bahkan, Ahok berencana mengganti fungsi Dharma Jaya menjadi agen penjaminan suplai daging lokal. Sebelumnya, badan usaha milik daerah ini bergerak di bidang usaha rumah potong hewan, kandang hewan, dan penyewaan cold storage.
Ahok mengaku bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan penyuplai sapi dari Nusa Tenggara Timur dan Lampung. "Dharma Jaya kita akan pakai menjadi sebuah agen untuk melakukan penjaminan suplai daging lokal. Karena kita kerja sama dengan NTT dan Lampung, kita mau pakai seperti itu," ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI berusaha mengamankan kebutuhan daging di Jakarta melalui PD Dharma Jaya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan investigasi terkait nasib BUMD yang terancam pailit ini.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menemukan potensi penyalahgunaan anggaran dalam BUMD tersebut. Ada 14 temuan dengan 32 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan PD Dharma Jaya.
Indikasi kerugian negara dari pemeriksaan buku tahun 2010/2011 senilai Rp 4,9 miliar.
No comments:
Post a Comment