"Tak Ada Lagi Kultur Kerajaan atau Militer di Pemprov DKI"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengklaim bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi menerapkan budaya lama birokrasi yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang selalu benar. Saat ini, jajaran bawahan juga diperkenankan menyampaikan berbagai masukan, bahkan kritik terhadap atasan. 

"Kalau dulu kan sistem di PNS itu tergiring model hirarki kultur kerajan atau kultur kemiliteran, tidak ada yang berani koreksi ke atas. Kalau sekarang sudah era baru. Yang dulu tidak lazim sekarang menjadi lazim. Yang dulu itu hirarki dari atas ke bawah, sekarang inisiatif dari bawah ke atas," kata Made, di Balaikota Jakarta, Jumat (10/10/2014). 

Atas dasar itulah, kata Made, Pemprov DKI membuka kesempatan untuk semua PNS mengincar jabatan apapun yang ia inginkan. Asal, memiliki kecakapan dan jenjang kepangkatan yang mencukupi, maka seorang PNS diperkenankan mengikuti lelang jabatan. 

Menurut Made, adanya kebijakan ini memang menimbulkan gejolak di kalangan pejabat, terutama bagi mereka yang saat ini telah menempati zona nyaman. "Bagi mereka yang berada di zona nyaman memang merasa terganggu. Tapi bagi yang menunggu (naik pangkat) jadi surprise," ujar Made.

Meski demikian, Made percaya adanya lelang jabatan tidak akan menurunkan kinerja pejabat yang ada saat ini. Ia menganggap, dengan adanya lelang jabatan justru akan membuat para pejabat berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik. Apalagi, kata dia, sistem lelang jabatan yang diterapkan di Pemprov DKI akan tetap menghormati sistem jenjang kepangkatan. Sehingga dipastikan tidak akan ada pejabat yang lompat jabatan terlalu jauh. 

"Pangkat dan golongan itu kan sebuah simbol perjalanan karier. Kemudian simbol dari kematangan memimpin. Setiap langkah orang menjabat di posisi, ada kredit poinnya. Jadi berubah boleh, tapi kita tidak liar. Misalnya seseorang mau jadi kepala bidang, dia harus sudah berada di golongan IV-A atau IV-B," jelas Made. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat akan segera melakukan lelang jabatan dari tingkat eselon II hingga IV. Tercatat ada sekitar 6.434 jabatan yang akan diperebutkan oleh para abdi negara itu. Proses pendaftaran dibuka dari 27 September hingga 13 Oktober. Hingga 9 Oktober, jumlah PNS yang mendaftar telah mencapai sekitar 9.000 orang.