Jakarta - Upaya menciptakan pemerintahan bersih dan terjaga integritas bisa dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan. Karenanya Jokowi JK pun ditantang memberikan contoh. Caranya dengan memberikan laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK.
Dalam aturan resmi soal LHKPN ini hanya diwajibkan melapor di masa awal dan akhir menjabat. Nah Jokowi JK pun diminta dengan kesadaran sendiri melapor setiap 6 bulan sekali.
"Sebagai contoh, setidaknya 6 bulan sekali. Sebagai bagian dari keterbukaan dan upayanya menjaga integritas," terang Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Bila Jokowi dan JK berani bersih, tentu ini akan menjadi contoh dan teladan bagi para menteri serta birokrat. Diharapkan pemerintahan yang bersih terwujud.
"Jika presidennya rutin melaporkan LHKPN dengan sendirinya akan ada tekanan kepada bawahan untuk melakukan hal yang sama," tutupnya.
Dalam aturan resmi soal LHKPN ini hanya diwajibkan melapor di masa awal dan akhir menjabat. Nah Jokowi JK pun diminta dengan kesadaran sendiri melapor setiap 6 bulan sekali.
"Sebagai contoh, setidaknya 6 bulan sekali. Sebagai bagian dari keterbukaan dan upayanya menjaga integritas," terang Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Bila Jokowi dan JK berani bersih, tentu ini akan menjadi contoh dan teladan bagi para menteri serta birokrat. Diharapkan pemerintahan yang bersih terwujud.
"Jika presidennya rutin melaporkan LHKPN dengan sendirinya akan ada tekanan kepada bawahan untuk melakukan hal yang sama," tutupnya.
No comments:
Post a Comment