Ahok: Wagub DKI Jatah Gerindra, Siapa Suruh Pergi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, naiknya dia menjadi Gubernur DKI kelak adalah sebuah ketidaksengajaan. 

Karena itu, kata dia, posisi wakil gubernur DKI seharusnya masih dijabat oleh kader Partai Gerindra sesuai dengan kesepakatan awal partai pengusung Jokowi-Basuki pada Pilkada 2012, PDI-P dan Gerindra. 

"Saya menjadi Gubernur DKI sebenarnya 'kecelakaan' politik saja. Jadi, jatahnya wagub punya Gerindra dong. Perjanjian awal gubernurnya dari PDI-P dan wagubnya dari Gerindra, sekarang kalau saya jadi gubernur kan bukan salah kami, berarti rezeki. Siapa suruh (PDI-P-Jokowi) pergi?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (27/8/2014). 

Persepsi itu, lanjut dia, berbanding terbalik dengan pandangan para kader PDI-P. Menurut Basuki, kubu PDI-P menganggap kursi wagub DKI adalah jatah kader PDI-P. Sebab, kader Gerindra telah naik menjadi Gubernur DKI dan kader PDI-P di Jakarta telah menjadi Presiden RI.

Dua persepsi inilah yang membuat Gerindra dan PDI-P masih belum sepakat mengusulkan dua calon wakil gubernur DKI. "Biarkan sajalah mereka berantem terus kayak gitu, gue kerja sendiri saja. Tidak mengajukan wagub juga kami tidak kena sanksi menurut undang-undang," kata Basuki. 

Kader Gerindra itu mengaku siap jika nantinya memimpin Ibu Kota seorang diri, tanpa adanya wakil gubernur. Sebab, selama ini, Basuki kerap menggantikan tugas kegubernuran Jokowi. Basuki berulang kali menjadi Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur ketika Jokowi berkampanye.

Selain itu, kinerjanya juga dibantu oleh sekda, empat deputi gubernur, serta lima asisten sekda. "Tapi, lebih baik berdua daripada sendiri. Cuma kalau (PDI-P dan Gerindra) enggak ketemu, ngapain masih ngurusin wakil (gubernur). Masih banyak pekerjaan menumpuk yang harus segera dituntaskan," ucap Ahok, sapaan Basuki.