Jakarta, Presiden terpilih baru Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, berencana mencanangkan program kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Di Indonesia sendiri telah dijalankan program serupa yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kemiripan dua program ini menjadi pembahasan oleh Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH. Dalam diskusi publik, Hasbullah mengatakan pelaksanaan KIS seharusnya tidak bertentangan dengan UU BPJS.
Menurut guru besar Universitas Indonesia ini, program kesehatan Jokowi beruntung dapat disisipkan ke dalam program pemerintah yang sudah diatur undang-undangnya. Jika KIS ingin berdiri sendiri sebagai program terpisah, Hasbullah mengatakan hal tersebut akan banyak memakan sumber daya, waktu, dan berkemungkinan tumpang tindih dengan BPJS.
Untuk membuat undang-undang baru bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Karena itu Hasbullah menyarankan untuk menjalankan KIS di dalam koridor UU BPJS.
"Kebetulan di dalam JKN sekarang tidak ada peraturan yang menentukan nama kartu. Hanya BPJS saja yang menamainya 'kartu BPJS' tapi tidak ada dasarnya," kata Hasbullah saat ditemui pada diskusi publik di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/8/2014).
Karena pada dasarnya KIS tidak bertentangan dengan JKN dan tidak ada peraturan yang menetapkan nama kartu, Hasbullah menyimpulkan program KIS dapat masuk ke dalam JKN.
"Saya sederhana saja ganti kartu BPJS dengan kartu KIS. Selesai. Isinya sama," tambah Hasbullah yang juga baru saja meluncurkan bukunya yang berjudul 'Jaminan Kesehatan Nasional'.
Hasbullah mengatakan mungkin jika dilakukan demikian KIS hanya menjadi produk politik, namun menurutnya hal tersebut tidak menjadi masalah asal tidak melanggar aturan yang berlaku.
No comments:
Post a Comment