Jokowi Tak Usah Pusing soal Anggaran untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom asal Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah, Lukman Hakim Hasan, mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu pusing jika program utamanya, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, tidak tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. 

Menurut Lukman, Jokowi bisa saja menggunakan dana yang telah dianggarkan untuk program serupa. Untuk Kartu Indonesia Sehat, kata Lukman, Jokowi disarankan mengambil dana dari program-program bantuan kesehatan pemerintah, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

"Itu tentu dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, sementara tugas pemerintahan Jokowi mematangkan sistemnya seperti yang dilakukan dengan Kartu Jakarta Sehat di DKI Jakarta," kata Lukman, Rabu (27/8/2014) siang.

Hal yang sama, lanjut Lukman, juga bisa diterapkan untuk Kartu Indonesia Pintar. Ia mengatakan, pemerintah juga mempunyai program untuk membantu pendidikan masyarakat tidak mampu. 

"Untuk Kartu Indonesia Pintar, dana-dana beasiswa seperti Bidik Misi dari Kemendikbud atau dana BOS (bantuan operasional sekolah) kan baru cair sekitar September-Oktober 2014. Dengan alokasi anggaran yang ada di Kartu Indonesia Pintar, realisasinya juga bisa langsung dimulai. Tentu itu dengan membangun sistemnya secara cepat," ujarnya.