Suasana kantor Tim Transisi Jokowi-JK
Jakarta -Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2014. Duet ini pun bergerak cepat dengan membentuk Tim Transisi. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan tugas-tugas yang harus dikerjakan ketika Jokowi-JK memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Namun, Tim Transisi Jokowi-JK belum melakukan komunikasi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, ini karena pemerintah masih menunggu pihak pemenang pilpres yang definitif.
Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah memasukkan gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya putusan akan diberikan pada 21-22 Agustus mendatang.
"Belum ada sama sekali. Pemerintah Pak SBY tidak akan melakukan pembicaraan dengan siapa pun sampai adanya keputusan presiden dan wakil presiden definitif sesuai MK. Definitif itu artinya keputusannya sudah final dan mengikat, yaitu keputusan MK. Sabar saja, tinggal dua minggu lagi," papar CT, sapaan Chairul Tanjung, kala ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Secara hukum dan etika, lanjut CT, pemerintah tidak bisa menjalin komunikasi jika belum ada ketetapan yang pasti. "Masa kita bicara dengan sesuatu yang belum pasti. Marah dong yang sebelahnya lagi," ujarnya.
Ketika sudah ada keputusan yang final dan mengikat, CT menyebutkan pemerintah akan segera menjalin komunikasi. "Sabar saja, Pak SBY sudah mengatakan kalau saja sudah final dan definitif, artinya keputusan MK final dan mengikat, maka Pak SBY akan mengambil inisiatif untuk mengundang pemerintah Pak Jokowi," sebutnya.
Meski demikian, CT mengungkapkan bahwa pembentukan Tim Transisi tersebut sebenarnya atas usulan Presiden SBY. "Inisiatif adanya transisi itu inisiatifnya Pak SBY. Pak SBY lah yang memulai sesuatu budaya yang baru, karena selama ini tidak ada masa transisi," ungkapnya.
(hds/dnl)
Namun, Tim Transisi Jokowi-JK belum melakukan komunikasi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, ini karena pemerintah masih menunggu pihak pemenang pilpres yang definitif.
Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah memasukkan gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya putusan akan diberikan pada 21-22 Agustus mendatang.
"Belum ada sama sekali. Pemerintah Pak SBY tidak akan melakukan pembicaraan dengan siapa pun sampai adanya keputusan presiden dan wakil presiden definitif sesuai MK. Definitif itu artinya keputusannya sudah final dan mengikat, yaitu keputusan MK. Sabar saja, tinggal dua minggu lagi," papar CT, sapaan Chairul Tanjung, kala ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Secara hukum dan etika, lanjut CT, pemerintah tidak bisa menjalin komunikasi jika belum ada ketetapan yang pasti. "Masa kita bicara dengan sesuatu yang belum pasti. Marah dong yang sebelahnya lagi," ujarnya.
Ketika sudah ada keputusan yang final dan mengikat, CT menyebutkan pemerintah akan segera menjalin komunikasi. "Sabar saja, Pak SBY sudah mengatakan kalau saja sudah final dan definitif, artinya keputusan MK final dan mengikat, maka Pak SBY akan mengambil inisiatif untuk mengundang pemerintah Pak Jokowi," sebutnya.
Meski demikian, CT mengungkapkan bahwa pembentukan Tim Transisi tersebut sebenarnya atas usulan Presiden SBY. "Inisiatif adanya transisi itu inisiatifnya Pak SBY. Pak SBY lah yang memulai sesuatu budaya yang baru, karena selama ini tidak ada masa transisi," ungkapnya.
No comments:
Post a Comment