Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto meminta masalah penertiban pedagang kali lima (PKL) di Monumen Nasional, Jakarta Pusat harus menjadi perhatian semua kalangan, termasuk kalangan TNI. Apalagi, diduga ada oknum TNI yang diduga menjadi bekingan para PKL di Monas.
Wahyu menilai masalah penertiban PKL di Monas tidak hanya bisa dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta, meski Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menegaskan para PKL menjadi tupoksi dari Pemprov DKI Jakarta. Dia pun menyarankan semua pihak untuk mendamaikan masalah ini sebagai sebuah solusi jangka panjang.
"Keterlibatan unsur pemprov DKI Jakarta, Satpol PP, PKL, masyarakat, aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri, dan juga DPRD dalam satu meja mufakat perlu segera diadakan untuk memperoleh solusi bersama," ujar Wahyu di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/8).
Menurut Wahyu, kesepakatan bersama semua pihak perlu dilaksanakan. Sehingga, masyakarat yang ingin menikmati Monas merasa nyaman dan tertib. Untuk itu, Wahyu mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI untuk melakukan penertiban di lingkungan Monas.
"Baik dari PKL maupun preman-preman yang disinyalir sering melakukan pemerasan di lokasi. Kalau diperlukan, saya akan menginisiasi terbitnya Perda baru yang mengatur tentang ketertiban umum, seperti kawasan Monas yang isinya memberikan keleluasaan yang lebih longgar kepada gubernur maupun Satpol PP untuk melakukan penertiban," kata dia.
Selain itu, terkait adanya dugaan oknum TNI yang ikut bekingi para PKL Monas, Dia meminta aparat TNI untuk menjelaskan langsung adanya dugaan tersebut.
"Melalui DPRD kami akan merekomendasikan pemprov DKI untuk menyurati KSAD ataupun Panglima TNI agar menindak tegas anak buahnya yang bermain," pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gerah dengan penertiban PKL di Monas yang berujung pada kericuhan sehingga menyebabkan seorang anggota Satpol PP diamankan polisi karena dianggap salah tangkap. Dia menduga ada oknum TNI yang ikut menjadi dalang PKL di Monas.
"Sebetulnya itu banyak yang nyewa-nyewain saja. Ini ada oknum TNI terlibat sebetulnya saya kira. Makanya saat kita nangkap tapi malah orang kita yang ditangkap pengeroyokan," kata Ahok.
Menurut Ahok, adanya ancaman dari angkatan bersenjata itu terasa setelah Pemprov DKI belakangan ini giat melakukan penertiban. Sebulan lalu saat melakukan penertiban, ada korban di pihak Satpol PP namun polisi tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara dalam penertiban Sabtu lalu, polisi langsung turun tangan melakukan penyelidikan.
"Jadi satpol PP tiap kali melakukan tindakan di Monas pasti dipanggil polisi dan di-BAP sebagai pengeroyokan. Itu kan konyol. Padahal waktu orang kita kepalanya sampai bocor di kepala nggak pernah ada BAP. Ini alasannya apa?," tegas dia.
No comments:
Post a Comment