Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menjadi Inspektur Upacara dalam apel besar HUT Satpol PP DKI ke-63 dan Satlinmas ke-51 di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (30/4/2013).JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengatakan, tidak takut apabila ada oknum TNI ataupun Polri yang membekingi PKL di Monas. Dia mengaku Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Mulyono dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno telah menyatakan mendukung Pemerintah Provinsi DKI menertibkan kawasan Monas.
"Kemarin Pangdam telepon. Kapolda juga telepon. Yang jelas, Pangdam sama Kapolda serius mem-back-up," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Ahok mengaku bahwa ia memang didatangi beberapa anggota TNI dari unit Garnisun. Dia mengatakan, telah melakukan percakapan di dalam ruang kerjanya. Dalam percakapan tersebut, Ahok mengaku memang mengeluhkan mengenai adanya oknum TNI yang menjadi beking PKL di Monas.
"Saya ketemu kok di dalam. Mereka enggak intimidasi. Baik-baikaja. Teman kok. Saya bilang aja, kalau ada oknum TNI yang jadi beking, Satpol PP jadi takut. Supaya tidak takut dipersenjatai, dikasih rompi antipeluru. Terus dilatih nembak yang benar," jelas dia.
Seperti diberitakan, setelah penertiban PKL di kawasan Monas, Sabtu (2/8/2014), seorang personel Satpol PP Jakarta Pusat diamankan Polsek Metro Gambir. Ia diduga melakukan tindak penganiayaan kepada oknum yang diduga anggota TNI yang disinyalir menjadi beking para PKL.
Panglima Kodam Jaya Siap Bantu Ahok Bereskan Ketertiban di Monas
JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Mulyono menyatakan siap membantu Pemprov DKI Jakarta membereskan masalah keamanan dan ketertiban di Monas. Apalagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal dengan adanya oknum yang membekingi pedagang kaki lima (PKL) di Monas.
Menurut Mulyono, bila ada pelanggaran oleh oknumnya di Monas, pihaknya tak segan untuk menindak. "Ya, jelas. Karena itu bukan tugas pokok TNI, kalau ada oknum bermain akan kita tindak," kata Mulyono kepada Kompas.com, Selasa (5/8/2014).
"Tapi di Jakarta itu banyak instutusi bukan cuma dari Kodam Jaya saja. Kalau ada apa-apa kan yang dicari Kodam, padahal enggak. Tapi kalau ada begitu, kita akan serahkan ke satgasnya," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta personel Satpol PP untuk bersenjata lengkap melawan seluruh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membekingi para pedagang kaki lima (PKL) yang semakin marak di kawasan Monas. Sebab, setelah penertiban PKL di kawasan Monas, seorang personel Satpol PP Jakarta Pusat diamankan Polsek Gambir. Ia diduga melakukan tindak penganiayaan kepada oknum yang diduga anggota TNI.
"Kalau ada oknum (TNI) yang terlibat, kita persenjatai Satpol PP kita dengan baik. Supaya jelas, biar baku tembak saja di sana, nanti ketahuan siapa yang menembak siapa yang ditembak," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).
Satpol PP, kata dia, hanya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Untuk menegakkan Perda itu, maka PKL-PKL yang berada di Monas harus ditertibkan.
Menurut Mulyono, bila ada pelanggaran oleh oknumnya di Monas, pihaknya tak segan untuk menindak. "Ya, jelas. Karena itu bukan tugas pokok TNI, kalau ada oknum bermain akan kita tindak," kata Mulyono kepada Kompas.com, Selasa (5/8/2014).
"Tapi di Jakarta itu banyak instutusi bukan cuma dari Kodam Jaya saja. Kalau ada apa-apa kan yang dicari Kodam, padahal enggak. Tapi kalau ada begitu, kita akan serahkan ke satgasnya," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta personel Satpol PP untuk bersenjata lengkap melawan seluruh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membekingi para pedagang kaki lima (PKL) yang semakin marak di kawasan Monas. Sebab, setelah penertiban PKL di kawasan Monas, seorang personel Satpol PP Jakarta Pusat diamankan Polsek Gambir. Ia diduga melakukan tindak penganiayaan kepada oknum yang diduga anggota TNI.
"Kalau ada oknum (TNI) yang terlibat, kita persenjatai Satpol PP kita dengan baik. Supaya jelas, biar baku tembak saja di sana, nanti ketahuan siapa yang menembak siapa yang ditembak," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Senin (4/8/2014).
Satpol PP, kata dia, hanya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Untuk menegakkan Perda itu, maka PKL-PKL yang berada di Monas harus ditertibkan.
TNI: Kalau Ada Oknum "Bermain" di Monas, Laporkan!
Penglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono dan Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya di Jakarta, Minggu (8/6/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Fuad Basya menyatakan akan menindak apabila ditemukan oknum anggotanya yang bermain di Monas. Sebab, jika benar ada, anggota TNI itu telah melanggar tugas pokoknya.
"Kalau memang ada anggota TNI yang terlibat di sana, laporkan saja ke kita. Enggak usah sibuk cari sana-sini sendiri. Ada Garnisun di (jalan) Merdeka Timur dan tugasnya dia itu. Nanti kita akan cari dan kita komit, kok," kata Fuad kepada Kompas.com, Selasa (5/8/2014) pagi.
Fuad mengatakan, pihaknya telah mendengar apa yang disampaikan Basuki terkait hal tersebut melalui media. Menurut dia, Basuki bisa menangani masalah tersebut dengan menjalin komunikasi dengan pihak Kodam Jaya.
Salah satu institusi dari TNI tersebut, lanjutnya, memiliki tugas membantu pemerintah daerah selain operasi militer perang. Apabila ada permasalahan menyangkut TNI dengan institusi negara lainnya, seperti di Pemda DKI, dapat langsung bicarakan bersama.
"Beliau punya Kodam Jaya. Undang saja Pangdam Jaya. Ada masalah begini-begini. Pak Ahok mungkin lupa kalau di sana ada Kodam Jaya, instusi yang bisa membantu pemerintah daerah di wilayahnya," ujar Fuad.
"Kalau memang ada anggota TNI yang terlibat di sana, laporkan saja ke kita. Enggak usah sibuk cari sana-sini sendiri. Ada Garnisun di (jalan) Merdeka Timur dan tugasnya dia itu. Nanti kita akan cari dan kita komit, kok," kata Fuad kepada Kompas.com, Selasa (5/8/2014) pagi.
Fuad mengatakan, pihaknya telah mendengar apa yang disampaikan Basuki terkait hal tersebut melalui media. Menurut dia, Basuki bisa menangani masalah tersebut dengan menjalin komunikasi dengan pihak Kodam Jaya.
Salah satu institusi dari TNI tersebut, lanjutnya, memiliki tugas membantu pemerintah daerah selain operasi militer perang. Apabila ada permasalahan menyangkut TNI dengan institusi negara lainnya, seperti di Pemda DKI, dapat langsung bicarakan bersama.
"Beliau punya Kodam Jaya. Undang saja Pangdam Jaya. Ada masalah begini-begini. Pak Ahok mungkin lupa kalau di sana ada Kodam Jaya, instusi yang bisa membantu pemerintah daerah di wilayahnya," ujar Fuad.
No comments:
Post a Comment