Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menghadiri acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gator Subroto, Jakarta, Jumat (1/7). Dari agenda harian Presiden yang diterima merdeka.com, Presiden akan hadir sekitar pukul 09.00 WIB.
Pada Selasa (28/6) lalu, Presiden Jokowi sudah memerintahkan sejumlah menteri terkait agar merancang instrumen investasi yang bisa digunakan untuk menampung uang pengembalian tax amnesty dari luar negeri. Hal ini diperintahkan Presiden menyusul disepakatinya Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dalam Sidang paripurna DPR ke-35 yang dipimpin Ketua Dewan Ade Komarudin.
"Sudah saya perintahkan menteri-menteri terkait dan juga Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar secepatnya dalam 1-2 hari ini mempersiapkan instrumen investasi yang bisa dipakai untuk menampung uang yang masuk ke negara kita," ujar Presiden Jokowi usai berbuka puasa bersama anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Bogor.
Instrument yang dimaksud, ujar Presiden, dalam bentuk surat berharga, reksa dana, surat utang negara dan juga investasi langsung.
Presiden menambahkan, dengan disahkannya UU Tax Amnesty, pemerintah tinggal mensosialisasikan kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di luar negeri. Di samping itu, Presiden menekankan untuk memperhatikan psikologis pemilik dana dengan memastikan bahwa UU Tax Amnesty bisa menjaga dana yang ditarik kembali ke Indonesia.
"Kalau psikologisnya enak, bisa gede," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Presiden juga berharap, masuknya dana yang selama ini disimpan di luar negeri bisa membantu menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang masih mangkrak.
"Yang paling penting kita berharap bahwa dari capital inflow ini, arus uang masuk ini, bisa dipakai untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum selesai sehingga akan diterbitkan infrastructure bond masuknya di portofolio," tandasnya.
Pada Selasa (28/6) lalu, Presiden Jokowi sudah memerintahkan sejumlah menteri terkait agar merancang instrumen investasi yang bisa digunakan untuk menampung uang pengembalian tax amnesty dari luar negeri. Hal ini diperintahkan Presiden menyusul disepakatinya Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dalam Sidang paripurna DPR ke-35 yang dipimpin Ketua Dewan Ade Komarudin.
"Sudah saya perintahkan menteri-menteri terkait dan juga Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar secepatnya dalam 1-2 hari ini mempersiapkan instrumen investasi yang bisa dipakai untuk menampung uang yang masuk ke negara kita," ujar Presiden Jokowi usai berbuka puasa bersama anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Bogor.
Instrument yang dimaksud, ujar Presiden, dalam bentuk surat berharga, reksa dana, surat utang negara dan juga investasi langsung.
Presiden menambahkan, dengan disahkannya UU Tax Amnesty, pemerintah tinggal mensosialisasikan kepada pemilik dana yang menyimpan uangnya di luar negeri. Di samping itu, Presiden menekankan untuk memperhatikan psikologis pemilik dana dengan memastikan bahwa UU Tax Amnesty bisa menjaga dana yang ditarik kembali ke Indonesia.
"Kalau psikologisnya enak, bisa gede," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Presiden juga berharap, masuknya dana yang selama ini disimpan di luar negeri bisa membantu menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang masih mangkrak.
"Yang paling penting kita berharap bahwa dari capital inflow ini, arus uang masuk ini, bisa dipakai untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum selesai sehingga akan diterbitkan infrastructure bond masuknya di portofolio," tandasnya.
No comments:
Post a Comment