Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghemat anggaran dengan swakelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.
Tiap tahunnya, Pemprov DKI Jakarta menghabiskan anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).
"Saya enggak tahu (besaran penghematannya). Tapi bisa dapat setengahnya (penghematan anggaran pengelolaan TPST Bantargebang)," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Basuki menjelaskan anggaran penghematan itu bisa dialokasikan untuk program lainnya. Seperti pembelian alat berat maupun pemberian public service obligation (PSO) bagi PT Transjakarta untuk pembelian bus.
"Bisa juga (anggarannya dialokasikan) untuk pembangunan jalan layang bantuan ke Bekasi. Kan kami pengin ada jalur khusus ke Bekasi yang bisa dipakai transjakarta," kata Basuki.
Mulai memasukkan alat berat
Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah memutus kontrak kerjasama dengan pengelola TPST Bantargebang, pada (19/7/2016) lalu. Pemprov DKI memberi waktu 60 hari kepada PT GTJ dan PT NOEI untuk mengosongkan kawasan TPST Bantargebang.
Meski demikian, Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga mulai memasukkan alat berat ke TPST Bantargebang. Basuki meminta anak buahnya tidak takut jika terjadi ancaman di sana.
"Dinas Kebersihan berpikir, kalau masukin barang, tapi (kontrak) belum putus, enggak benar gitu lho. Ya enggak apa-apa, sudah diambilalih kan," kata Basuki.
"Enggak ada alasan sebetulnya (pengelolaan TPST Bantargebang) kurang optimal, kecuali (TPST Bantargebang) sudah penuh, lain cerita," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment