Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju dengan perampingan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Menurut dia, banyaknya PNS membuat gaji yang diberikan menjadi tidak sesuai dengan beban kerja PNS.
"PNS sekarang beban kerjanya belum seimbang. Jadi ada yang kerja setengah mati, ada juga bagian yang nganggur aja, tapi terima gaji mirip," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/7/2016).
Terlebih lagi, sekarang juga ada jenis pegawai lain, seperti pegawai harian lepas (PHL) yang membantu PNS. Hal tersebut membuat jumlah PNS di suatu SKPD terkadang menjadi terlalu gemuk.
Basuki mengatakan, hal ini yang sedang dievaluasi Pemerintah Provinsi DKI melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB).
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, salah satu bagian yang pernah menampung banyak PNS adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN).
"Ngapain coba? Orang surat masuk saja tinggal masukkan ke sini saja kok, ngapain sih mesti muter-muter," ujar Ahok.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika sebelumnya mengatakan, jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta yang ideal adalah 30.000 orang. Sementara itu, berdasarkan data BKD DKI Jakarta, PNS Pemprov DKI saat ini mencapai 72.000 orang. Jumlah tersebut dianggap terlalu banyak.
No comments:
Post a Comment