Sekretaris Komisi A DPRD DKI JakartaSyarif menyebut permasalahan mesin presensi pegawai negeri sipil (PNS) yang offline harus diusut tuntas. Pasalnya, lanjut dia, sistem yang offline dapat menjadi celah PNS untuk mengisi kehadiran secara manual.
Presensi secara manual berpotensi terjadi kecurangan untuk mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD).
"Menurut saya, masalah ini harus diselidiki dengan tuntas. Jangan jadi informasi yang simpang siur dan menumbuhkan kecurigaan terus menerus di kalangan PNS," kata Syarif kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, presensi manual bisa menjadi langkah penanggulangan sementara. Namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat harus benar-benar teliti ketika merekap.
"Setahu saya, tahun lalu mesin presensi juga pernah offline. Tapi tidak seheboh ini," kata Syarif.
Di sisi lain, Komisi A DPRD DKI Jakarta belum berencana memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait perihal tersebut.
"Tapi saya dukung penuh perbaikan sistem TKD berbasis presensi elektronik. Masalah ini harus diselidiki dengan tuntas, agar tidak terulang kembali," kata Syarif.
Sebelumnya sebanyak 1.217 mesin presensi PNS offline pada Senin (11/7/2016) lalu. Sehingga kehadiran 6.072 PNS tidak tercatat. Namun, tak diketahui apakah PNS tersebut memang tidak hadir, atau hadir tetapi tak tercatat mesin presensi.
Adapun penyebab mesin presensi offline dari SKPD/UKPD antara lain karena gangguan jaringan, mesin rusak atau dalam proses perbaikan, modem tidak ada sinyal, kuota internet habis, dan penggantian jaringan internet. (Baca: Penyebab Mesin Presensi PNS DKI "Offline" Bukan Gigitan Tikus, tetapi...)
No comments:
Post a Comment