Anggota DPRD DKI dari Fraksi PartaiGerindra, Syarif, mengaku sudah melakukan pendekatan personal ke anggota DPRD DKI yang lain agar mau menandatangani surat pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Namun, menurut dia, sebagian besar anggota DPRD memutuskan untuk menunggu rapat fraksi terlebih dahulu.
"Seperti PKS kan masih menunggu rapat fraksi. Golkar dan PKB juga begitu meskipun dari Golkar juga sudah ada satu yang tanda tangan," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (2/6/2017).
Ada pula fraksi yang setuju mendukung HMP asalkan Fraksi PDI-Perjuangan telah setuju dan memberikan tanda tangan. Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat-PAN.
Sementara itu, menurut Syarif, PDI-P sudah sejak awal menunjukkan sinyal tidak mendukung HMP.
"Kalau Demokrat dia sudah kepingin tanda tangan, enggak usah pakai rapat dulu. Tapi katanya asalkan PDI-P sudah tanda tangan. Menurut mereka sia-sia (kalau enggak ada PDI-P)," ujar Syarif.
Ia juga memprediksi dua partai pendukung Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama, yakni Fraksi Partai Nasdem dan Hanura, akan menolak HMP.
Oleh karena itu, lanjut Syarif, HMP tidak diedarkan ke fraksi tersebut. "Kalau sudah tahu bakal ditolak ya enggak usah," ujar Syarif.
Terkait wacana HMP ini, Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah mengatakan bahwa fraksinya tetap solid mendukung rencana HMP.
(Baca juga: PPP Pastikan Dukung HMP terhadap Ahok)
Hanya saja, mereka merasa tidak perlu lagi tanda tangan karena sudah pernah dikumpulkan tahun lalu.
"Jangan meremehkan tanda tangan dukungan dari PPP. Kami sudah tanda tangan 10 anggota dan itu berharga loh. Itu sampai sekarang masih berlaku," ujar Maman.
No comments:
Post a Comment