Kisruh pembelian lahan di Cengkareng yang rencananya akan dibangun rusunawa oleh Pemerintah Provinsi DKI mendapat sorotan dari DPRD DKI. Sekretaris Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono menyebut akar permasalahan terjadi saat proses perencanaan.
"Pengawasan yang paling efektif adalah dari perencanaan. Yang efektif harus dimulai dari perencanaannya. Kalau perencanaan baik, penyelewengan mengecil. Kalau perencanaan saja enggak ada, yang terjadi seperti ini," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (29/6).
Menurutnya, jika perencanaannya disusun dengan baik maka tidak akan sampai terjadi praktik curang dan dugaan gratifikasi yang melibatkan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI.
"Mulai dari awal konsep perencanaan dalam rangka pengawasan. Prinsip dasarnya kalau perencanaan baik pasti pelaksanaan baik. Jangan-jangan enggak direncanakan," tegasnya.
Sebelumnya, Gembong menilai masalah sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat muncul karena kecerobohan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Selain Ahok yang dinilai kurang mengontrol, Gembong juga menilai inspektorat minim melakukan pengawasan.
"Yang pertama itu adalah kecerobohan Ahok sebagai pimpinan. Dan tidak aktifnya inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal. Kalau pengawasan internalnya efektif, tidak akan terjadi seperti itu," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (29/6).
Menurut dia, mantan Bupati Belitung Timur ini harus bertanggung jawab atas praktik curang anak buahnya dalam membeli lahan 4,6 hektare yang rencananya bakal dibangun rusunawa itu.
"Pengawasan yang paling efektif adalah dari perencanaan. Yang efektif harus dimulai dari perencanaannya. Kalau perencanaan baik, penyelewengan mengecil. Kalau perencanaan saja enggak ada, yang terjadi seperti ini," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (29/6).
Menurutnya, jika perencanaannya disusun dengan baik maka tidak akan sampai terjadi praktik curang dan dugaan gratifikasi yang melibatkan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI.
"Mulai dari awal konsep perencanaan dalam rangka pengawasan. Prinsip dasarnya kalau perencanaan baik pasti pelaksanaan baik. Jangan-jangan enggak direncanakan," tegasnya.
Sebelumnya, Gembong menilai masalah sengketa lahan di Cengkareng, Jakarta Barat muncul karena kecerobohan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Selain Ahok yang dinilai kurang mengontrol, Gembong juga menilai inspektorat minim melakukan pengawasan.
"Yang pertama itu adalah kecerobohan Ahok sebagai pimpinan. Dan tidak aktifnya inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal. Kalau pengawasan internalnya efektif, tidak akan terjadi seperti itu," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (29/6).
Menurut dia, mantan Bupati Belitung Timur ini harus bertanggung jawab atas praktik curang anak buahnya dalam membeli lahan 4,6 hektare yang rencananya bakal dibangun rusunawa itu.
No comments:
Post a Comment